poskomalut, 70 orang Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Pulau Morotai mendaftar mengikuti uji kompetensi (ukom) Pengadaan Barang Jasa (PBJ) level I pada 19 November 2025.
“Ujian kompetensi akan dilaksanakan pada 19 November 2025, jumlah peserta yang mendaftar 70 orang yang tersebar pada berbagai OPD,” ungkap Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Morotai, Hasbi Yunus kepada media ini, Sabtu (15/11/2025).
Namun kata Hasbi, sebelum ukom, pihaknya lebih dahulu menggelar bimbingan teknis (Bimtek) selama tiga hari.
“Kegiatan ukom PBJ level-1 terdiri dari Bimtek yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 15-17 November di aula kantor bupati, berikutnya dilanjutkan dengan ukom 19 November,” katanya.
Ia menerangkan bahwa ukom PBJ Level 1 merupakan ujian sertifikasi yang bertujuan menguji kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Ujian ini wajib bagi ASN yang akan menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, atau anggota Pokja Pemilihan.
“Tujuan meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta. Menjadi salah satu syarat untuk menjadi pelaksana PBJ yang bersertifikat,” terangnya.
Wakil Bupat Morotai, Rio Cristian Pawane berterima kasih kepada bagian pengadaan barang/jasa sebagai panitia pelaksana, atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan kegiatan penting tersebut.
“Perlu kita pahami bersama bahwa (pbj) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya ercepatan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Pulau Morotai, BPK merupakan salah satu instrumen utama dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintah, sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengadaan juga adalah area yang rentan terhadap masalah hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kompetensi para pengelola pengadaan barang/jasa, yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tingkat dasar (level 1), sebuah kebutuhan mutlak, bukan lagi pilihan.
“Melalui sertifikasi ini, kita ingin memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan