MOROTAI-PM.com, Anjloknya harga ikan tuna di Kabupaten Pulau Morotai membuat ratusan nelayan naik pitam. Akibatnya, Senin (27/07), ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tuna Morotai (ANTM) mengepung kantor DPRD Pulau Morotai. Bahkan, para pengunjuk rasa nyaris menduduki ruang rapat kantor DPRD Morotai untuk mengambil meja pimpinan sidang guna melakukan sidang terbuka. Hanya saja, aksi para pendemo ini cepat dihadang oleh aparat kepolisian.
Berdasarkan pantauan koran ini, usai berorasi, massa aksi diperintahkan masuk ke dalam gedung DPRD. Baik nelayan maupun mahasiswa, tetapi saat berada di depan pintu utama DPRD, puluhan petugas kepolisian langsung berdiri berbaris, massa aksi meminta agar aparat kepolisian membuka jalan. Hanya saja, ditolak oleh aparat kepolisian dengan alasan tidak ada anggota DPRD di dalam.
Lantaran tidak bisa masuk, para pendemo langsung berbalik dan membakar sejumlah ban bekas dan segera dihadang aparat kepolisian.
Sebelumnya, para nelayan dan mahasiswa yang bergerak dari arah timur itu menuntut, agar Pemda dan DPRD segera menghadirkan pihak PT Harta Samudera yang diduga menjadi otak dibalik turunnya harga ikan tuna di Morotai. Panggilan PT Harta Samudera itu harus menjadi harga mati, karena selama ini para nelayan tuna sangat dirugikan dengan anjloknya harga ikan Tuna di Morotai.
“Pemda tidak tekan harga ikan, maka kami akan membuat blokade seluruh aktivitas di Kecamatan Mortim, DPRD dan Pemda harus datangkan investor. Ini dalam rangka persaingan harga ikan di Morotai, di PT Harta Samudera itu ada investasi bupati didalamnya, jadi kenapa perusahan itu merasa senang, kami juga mencurigai DPRD, Pemda Morotai telah berselingkuh dengan PT Harta Samudera,” koar Cilfan Djaguna saat menyampaikan orasi.
Cilfan mengancam, jika DPRD tidak mau menerima pendemo, maka pihaknya bersama nelayan akan mengambil alih pimpinan sidang dan dilakukan sidang terbuka. “Kami akan masuk kedalam dan nelayan ambil alih parlemen,” ancamnya.
Sementara Amrin Lidawa, juga menyampaikan sikap tegas, bahwa jika tuntutan nelayan tidak terpenuhi, maka masyarakat akan memboikot seluruh aktivitas di kecamatannya yakni Morotai Utara.
Tuntutan pendemo adalah segera pengadaan dermaga tangkap di tiap kecamatan, PT Harta Samudera harus terapkan sistem great, penambahan pabrik es, hentikan pembuangan bangkai ikan di Daeo, desak naikkan harga ikan, meminta transparansi harga BBM bersubsidi, desak hadirkan investor di sektor perikanan sebanyak banyaknya, soal aset perikanan dan lainnya. (ota/red)
Tinggalkan Balasan