poskomalut, Wacana Perbaikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat skema pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat respon dari Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
Rizal mengatakan, usulan pemotongan gaji ASN untuk mendongkrak PAD tidak tepat sasaran. Sebab, akan menggagu hak ASN.
Menurut Sekda, meskipun baru wacana, tapi namanya gaji punya aturan sendiri.
“Jadi satu rupiah pun tidak boleh kita potong,” cetus Rizal kepada awak media, Senin (24/11/2025).
Kecuali pada hal lain misalnya, ASN punya akad dengan perbankan atau kredit yang lain yang didalamnya disepakati oleh kedua belapihak, itupun akan tetap dilihat.
“Jadi kalau kita ingin mengambil hak ASN dengan sepihak dan merealisasikan, wah itu sangat tidak bisa,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk meningkatkan PAD khusunya pada retribusi parkir, bisa digunakan skema atau plan lain yang tidak harus mengorbankan hak ASN.
“Saya pikir hitungan DPRD memang rasional. Dengan memotong hak setiap ASN perbulan misalnya Rp50 ribu. Tapi itu akan menjadi ancaman bagi ASN. Kita bisa cari jalan lain,” ucupnya.
Sementara, Kepala Dishub Kota Ternate, Faisal Badaruddin mengatakan, skema pemotongan bukan pada gaji tapi TTP ASN.
Ia menjelaskan, skemanya nanti akan diberikan steker retribusi yang disediakan dishub untuk diberikan ke ASN. Hitungannya dalam satu tahun berlaku.
“Stiker itu digunakan dalam satu tahun. Tapi nanti akan diidentifikasi lebih dalam berapa jumalh kendaraan yang dimiliki ASN,” katanya.
Meski begitu, menurut dia, ini baru menjadi wacana di lintas DPRD dan pemerintah melalu Dishub.
“Tindaklanjutnya akan dibahas kemudian,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan