poskomalut, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua menyebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menjadi biang kerok atau penyebab para Kepala desa (Kades) malas mengikuti kegiatan pemerintah daerah.
Rusli melihat pada beberapa kali kegiatan Pemda Morotai yang melibatkan seluruh stakeholder, para Kades jarang terlibat.
Bupati mencurigai bahwa penyebabnya pada DPMD sebagai dinas pengawasan desa.
“Berarti kalian (DPMD) biang kerok. Biang kerok kenapa sampai kepala desa ini masa bodoh ikut kegiatan. Masalahnya ada di PMD juga,” geram Rusli, Selasa (30/12/2025).
Ia bilang, bahwa selama ini mekanisme penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepala desa terlalu terpusat di DPMD, sehingga pengawasan dinilai tidak maksimal.
Rusli tegas meminta Inspektorat untuk memeriksa DPMD maupun Kades. Sebab, perjalanan dinas para kades ditandatangani DPMD
“Selama ini yang tanda tangan mereka punya SPPD kan DPMD lagi, DPMD lagi. Jadi nanti kalau kejadiannya seperti ini terus, kemudian nanti kalian tanda tangan semua itu, maka kami minta Inspektorat periksa,” pintanya tegasnya.
Ia mengungkapkan rendahnya kehadiran kepala desa dapat dilihat dari 25 desa di Kecamatan Morotai Selatan, hanya 15 yang hadir dalam kegiatan resmi.
“Maka kondisi semacam ini akan dievaluasi, terutama menyangkut pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas,” ungkapnya.
Ia menekankan kepada camat bahwa, pengawasan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPMD melainkan juga mereka sebagai pemimpin di kecamatan.
“Kontrol desa memang ada di DPMD, tapi bapak ibu Camat harus memonitoring langsung setiap kegiatan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan