Ketika Algoritma Menjadi Anggota Parlemen

​Di suatu ruang sidang, yang biasanya kita melihat perdebatan antara para politisi di kursi parlemen, mendengar suara riuh karena interupsi dalam mengambil suatu keputusan yang berdampak terhadap masa depan suatu negara, bayangkan saja kita sudah tidak akan mendengarnya lagi. Ternyata setelah kita melihat lebih jauh ke dalam, kita sudah tidak melihat lagi anggota dewan dengan setelan jas mewah yang duduk di kursi empuk, tapi kita hanya melihat layar-layar yang memproses data secara real-time. Layar-layar yang menampilkan data ini tidak diproses dengan logika politik, melainkan dengan logika matematika yang dirancang oleh ahli programmer menggunakan algoritma komputer.

​Kenapa hal ini sempat terlintas di pikiran? Di zaman sekarang, tingkat ketidakpuasan publik terhadap politisi manusia yang sering kali berubah keputusannya hari ini mengatakan tidak akan korupsi dan berjanji akan menghukum para politisi yang melakukan korupsi, tapi besoknya kita tidak tahu apakah perkataan yang dilontarkan dari mereka dapat dipertanggungjawabkan dengan tindakan yang telah mereka janjikan sebelumnya? Kita terlalu banyak diam ketika hal tersebut terjadi di depan kita, tapi kalau jika kita berbicara mengenai hal yang terjadi di depan kita, apakah kita bisa mendapatkan rasa aman setelah kita mengutarakan isi kepala dan hati kepada mereka?

Apakah mereka akan mengoreksi diri mereka atau sebaliknya? Bukannya lebih baik jika mereka yang duduk di kursi parlemen digantikan saja oleh layar komputer yang telah diprogram dengan algoritma logika matematika, yang di mana layar yang menampilkan informasi secara real-time tidak mempunyai emosi, tidak gampang disabotase pikirannya untuk berbuat hal-hal yang melanggar moral manusia.

​Apakah logika matematika dapat menggantikan logika politik? Hal ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Bagi saya dapat digantikan jika publik sudah terlalu muak dengan anggota dewan di parlemen dan melakukan tuntutan secara besar-besaran. Tapi apakah algoritma yang diciptakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di programmer bisa menyerap aspirasi rakyat secara emosional?

​Di dalam teori kekuasaan dan otoritas yang ditulis oleh Max Weber, Max Weber membagi otoritas menjadi tiga Tradisional, Karismatik, dan Legal-Rasional. Algoritma merupakan bentuk ekstrem dari otoritas Legal-Rasional. Ia tidak butuh karisma seperti Bung Karno atau tradisi seperti raja, ia hanya butuh logika serta aturan hukum yang kaku.

​Biasanya, Anggota Dewan menyerap aspirasi dengan cara turun langsung ke lapangan bertanya serta menerima saran dari masyarakat secara langsung (Artikulasi), dan kemudian mengadakan rapat untuk mengambil keputusan berdasarkan aspirasi dari masyarakat secara langsung tanpa adanya hambatan dan perantara di antara mereka, lalu kemudian mereka menyusunnya dalam bentuk kebijakan (Agregasi) yang diambil berdasarkan keputusan bersama melalui sesi diskusi yang panjang.

​Algoritma melakukan hal ini melalui Big Data. Ia menyerap jutaan cuitan di Twitter/X, keluhan di kolom komentar akun media berita, hingga data GPS kemacetan untuk mengetahui hal yang dibutuhkan oleh rakyat, tanpa rakyat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi secara besar-besaran.

​Di dalam teori sistem politik yang ditulis oleh David Easton, David Easton menjelaskan politik sebagai proses Input (tuntutan rakyat), lalu mengarah ke Proses (sidang parlemen) dan berakhir di Output (Undang-Undang/Kebijakan). Dalam sistem tradisional, di bagian “Proses” dalam politik sering kali menjadi “Kotak Hitam” yang penuh dengan transaksi gelap yang tidak seharusnya menjadi bagian dari “Proses” yang diartikan sebagai sidang parlemen atau terjadi lobi-lobi kepentingan tertentu.

​Algoritma merupakan mesin aspirasi kita di parlemen yang ditawarkan sebagai mesin yang lebih cepat, efisien, dan bebas dari kepentingan pribadi. Tapi bahayanya jika terjadi feedback loop yang salah saat terjadi penginputan di kotak hitam, yang barisan kodenya dapat diganti serta diperiksa siapa saja (open source). Di mana algoritma hanya mendengarkan kelompok yang paling vokal di internet, seperti komentar para buzzer di TikTok dan cuitan di Twitter/X, yang akan menjadi permasalahan karena bukannya mendengarkan kebutuhan rakyat yang diam serta yang lebih butuh untuk didengar aspirasinya karena menyangkut keberlangsungan hidup rakyat, tapi diabaikan begitu saja oleh algoritma yang mengalami kesalahan sistem, yang sangat fatal.

​Plus dan Minus

​Sisi Terangnya adalah, algoritma tidak mempunyai kepentingan pribadi yang sering dilobi-lobikan, tidak membutuhkan uang saku untuk bekerja, dan tidak dapat disuap oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan. Kebijakan diambil berdasarkan data kemiskinan atau kesehatan yang akurat, yang dapat dikatakan bisa terjadi efisiensi biaya dalam mengadakan rapat pengambilan keputusan.

​Sisi Gelapnya, jika algoritma yang memegang kendali atas pengambilan keputusan, maka sisi kemanusiaan akan hilang di rapat parlemen. Politik bukan hanya sekadar angka saja, tapi politik terdapat aspek etika dan empati. Saya mengambil contoh bagaimana jika algoritma mungkin saja memutus bantuan sosial atau kemanusiaan di daerah yang terdampak bencana alam, karena secara statistik daerah tersebut tidak produktif di dalam data statistik server, padahal secara kemanusiaan penduduk di daerah yang terdampak bencana alam sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jika algoritma yang berkuasa, maka siapa yang mengendalikan algoritma dengan kode (coding)? Apakah teknokrat atau perusahaan teknologi yang memiliki niat terselubung di baliknya?

​Refleksi Kritis

​Kita terlalu berpikir dengan kebobrokan sistem di negara ini, tapi tidak terpikirkan oleh kita untuk merubah dengan jalan tengah. Malah sebaliknya, mengubah sepenuhnya sistem pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan aspek moral, etika, dan kemanusiaan.

Algoritma tidak dapat melakukan negosiasi secara politik, karena politik sering kali tentang “jalan tengah” yang tidak selalu logis secara matematis tapi dapat diterima secara sosial. Jika rakyat memberikan mandat kepada mesin dengan sepenuhnya, apakah rakyat masih memiliki kebebasan berpendapat atau rakyat masih memiliki kedaulatan secara sepenuhnya di negara tempat mereka tinggal, atau justru rakyat itu sendiri yang akan menjadi budak data yang dikendalikan oleh kode-kode yang diprogram untuk secara sepenuhnya mengambil keputusan yang mempengaruhi kebijakan yang berdampak secara langsung terhadap rakyat.

​Penutup

​Teknologi seharusnya menjadi alat bantu bagi manusia, bukan pengganti esensi manusia secara sepenuhnya dalam berpolitik. Di dalam politik, setiap masalah harus dicari jalan tengahnya.

Dalam konteks algoritma dapat menggantikan manusia, sangatlah tidak tepat. Tapi jika teknologi yang diisi algoritma dapat menjadi alat bantu untuk manusia agar lebih efisien dalam bekerja, bukan sepenuhnya menjadi pengganti manusia.

​Politik di tangan generasi muda di masa depan yang paham teknologi dapat memahami manusia. Meski algoritma mampu menawarkan data presisi tanpa korupsi dan tanpa emosi, tapi jantung dari demokrasi adalah dialektika. Dengan generasi muda yang paham teknologi, yang memahami jiwa manusia sepenuhnya, maka di masa depan tidak ada lagi penderitaan karena ruang diskusi untuk berdebat memberikan saran serta saling berempati terbuka untuk semua rakyat.

Bayangkan saja jika seluruh keputusan yang kebijakannya akan berdampak secara langsung terhadap rakyat diserahkan kepada kode-kode biner, mungkin kita akan mendapatkan kebijakan negara yang efisien, tapi sayangnya kita kehilangan negara yang memiliki jiwa kemanusiaan. Karena secara sepenuhnya, setiap kebijakan yang lahir, ada air mata atau senyuman warga yang tidak bisa dimengerti oleh barisan angka yang ditulis di program komputer, dan hanya bisa dipahami oleh empati dari seorang manusia yang memiliki jiwa kemanusiaan secara keadilan moral yang berlaku di kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di dalamnya.