Gubernur: Pelayanan Kelas III Harus Gratis
TERNATE-PM.com, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK), Senin (30/12/2019) kemarin melakukan inpeksi mendadak (sidak) di ruang kebidanan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Bosoirie Ternate. Dalam sidak tersebut, gubernur dua periode itu menemukan satu kasus yang benar-benar membuat gubernur dua periode itu marah dokter.
Ini karena, dokter lambat dalam mengambil tindakan operasi terhadap salah satu pasien yang hamil di luar kandungan. Hamil di luar kandungan merupakan kehamilan yang terjadi tidak di dalam rahim. Dan kondisi ini tentunya dapat terjadi pada wanita yang sudah aktif secara seksual. Kehamilan yang terjadi di luar rahim ini bisa terjadi pada indung telur, tuba falopi atau saluran indung telur, leher rahim, bahkan di rongga perut.
“Dalam kunjungan, Ia menemukan seorang ibu-ibu inisial NA (34) yang sedang hamil di luar kandungan, dan segera harus dioperasi, namun pasien tidak memiliki BPJS sehingga tidak mampu membayar biaya operasi. Saya marah dokter, kenapa sampai begitu, kalau memang kondisi pasien seperti itu, sampaikan ke kami (pemporv) dan saya selesaikan. Saya langsung minta dokter agar segera operasi pasien, nanti saya tanggungjawab,” tegasnya.
AGK mengaku bersama wakil gubernur M. Ali Yasin (AGK -YA) telah memiliki tiga program Kartu sakti yang dinamakan kartu Maluku Utara (Kamu), yakni kamu sehat, kamu cerdas dan kamu tumbuh. “Pelayanan kesehatan di kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Bosoirie harus gratis,” katanya.
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, status RSUD Chasan Bosoirie saat ini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BULD). Artinya telah berdiri sendiri, tidak ada campur tangan Pemprov dalam Pengelolahan anggaran sehingga diharapkan, tidak ada kemahalan biaya kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu terutama di kelas III.
Karena itu, Pemrov mengupayakan penganggaran untuk BPJS kesehatan harus diprioritaskan tahun 2020. ” Alhamdulillah semua BPJS hampir semua gratis,” katanya.
Dia meminta rumah sakit agar segera berkomunikasi dengan pemprov Malut jika kekurangan dana untuk mempercepat pengobatan. Menurutnya,sejak awal ia sudah menegaskan, urusan pendidikan dan kesehatan jangan dipersulit, apalagi dibagian kebidanan. Dia berkeinginan agar semua ibu yang melahirkan harus ditangani secara baik. “Pokoknya saya tegaskan jangan sampai ada yang sakit, kemudian keluar dari rumah sakit karena tidak bisa bayar biayanya. Tolong sampaikan ke kami, biar tong tangani semuanya, karena sudah menjadi tanggungjawab,” akunya.
Dia kembali, mengungkapkan keinginanannya ke depan pelayanan kesehatan di kelas III harus gratis alias tidak ada biaya. Dia mengaku, selama ini masih banyak keluhan dari masyarakat, meskipun menggunakan BPJS tetapi masih terdapat pungutan. “Makanya saya tegaskan agar masyarakat melaporkan jika petugas kesehatan yang masih melakukan pungutan tersebut,” pungkasnya. (iel/red)
Tinggalkan Balasan