TERNATE-PM.com, Melihat trend penanganan Covid-19 di Maluku Utara, yang mengarah pada peningkatan jumlah kasus reaktif Rapid Test yang mencapai 57 orang (rilis 17/04/2020), serta tambahan hari ini 8 orang (5 morotai dan 3 Halut) maka berkonsekwensi pada penegakan diagnostik serta penanganan berupa isolasi dan lainnya.

Untuk itu, Direktur LSM Rorano Malut, Asghar Saleh meminta dua hal ini, yakni Pertama, data yang reaktif dibuka sesuai daerah asal sebagaimana sebelumnya, sehingga masyarakat akan aware dan terlibat dalam pencegahan. Jika ditutupi justru akan melahirkan kecurigaan dan penyebaran hoaks.

Padahal saat ini masyarakat butuh keterbukaan informasi. Masyarakat juga tidak tahu dari jumlah reaktif yang sudah di swab test, siapa yang belum dan siapa yang akan ditest.

Salah satu keterbukaan informasi yang penting adalah hasil swab test. Jika positif diumumkan tapi yang negatif disembunyikan, ini ada apa? Di awal penanganan selalu diumumkan yang negatif lengkap dengan daerah asal, sedangkan ada yang 7 negatif tapi tidak tahu siapa?

“Contohnya, pasien dari Bastiong yang dirujuk ke RSU tanggal 5 Maret, yang bersangkutan telah melakukan shalat Jumat di mesjid bastiong. Warga bertanya ke Lurah dan Camat tapi semuanya tidak tahu. Malamnya baru diketahui yang bersangkutan sudah negatif swab test. Ini menunjukan alur penanganan sebelum dan sesudah swab test tidak maksimal,”ujarnya, dalam release, Sabtu (18/04/2020).

Kedua, pihaknya mendesak Gubernur Maluku Utara agar segera berkoordinasi dengan PT Pelni untuk memulangkan 19 ABK KM Dorolonda yang sementara diisolasi di Sahid Hotel. Di beberapa pelabuhan, kapal Pelni hanya menurunkan penumpang daerah itu. Mereka yang di Rapid Test jika berasal dari daerah merah.

“Kenapa di Ternate, ABK juga di test padahal mereka mestinya tidak turun ke pelabuhan. Kita disini butuh swab test, butuh VTM, butuh tempat isolasi untuk warga. Tak perlu menambah pekerjaaan baru dengan menampung yang bukan warga Maluku Utara. Kalo Sahid hotel penuh kemana lagi warga mau ditampung jika ada yang reaktif?,”tanya Asgar.

PT. Pelni harus diminta bertanggungjawab terhadap ABKnya. Pemda juga mesti melihat kondisi RS Chasan Boesoerie sebagai RS rujukan. Bagaimana kesiapan SDM maupun peralatan karena dalam seminggu ini trend reaktif Rapid Test melonjak sangat tinggi. (Red)