MOROTAI-PM.com, Aparat Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara (Malut), meminta kepada para pejabat Pemkab Pulau Morotai termasuk Bupati Pulau Morotai Benny Laos, untuk divaksin Covid 19 lebih dahulu sebelum ke ASN. Hal ini karena vaksin Covid 19 yang saat ini sudah ada di Provinsi Malut itu sangat meresahkan masyarakat.
“Katanya vaksin itu sudah ada di Malut, dan Morotai juga masuk dalam daftar pengiriman vaksin, jika vaksinasi diberlakukan maka pak Bupati Morotai yang lebih dahulu divaksin,”ujar para ASN itu saat bincang-bincang dengan Poskomalut.com, Rabu (6/1/2021)
Hal ini dilakukan karena pejabat harus menjadi panutan bagi bawahannya.
“Mulai dari Bupati, Sekda termasuk para kepala dinas, biar jadi contoh bagi bawahannya.”terang mereka
Bahkan saat pemberian vaksin itu pun harus dilakukan di lapangan terbuka dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat untuk menyaksikan proses vaksinasi.
“Undang terbuka, bila perlu live biar orang luar pun tahu bahwa Bupati dan SKPD-nya memang bisa jadi panutan masyarakat.”tambahnya
Sementara akedemisi Universitas Pasifik Morotai (Unipas), Irfan Hi. Abd Rahman meminta Pemda Pulau Morotai agar hati-hati mengambil kebijakan karena ini terkait kesehatan dan nyawa manusia.
“Sehingga ke hati-hatian perlu di terapkan, selain itu Pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada masyakat untuk mengakses segala bentuk informasi yang di perlukan mulai dari proses pembuatan vaksin, bahan yang digunakan, uji klinisnya, hingga efek samping yang akan di peroleh setelah dilakukan suntik vaksin, saya secara pribadi akan menolak jika vaksin tersebut tidak dapat di buktikan keakuratan uji kelinisnya dan kehalalannya,” jelasnya.
Bahkan, jika masyarakat menolak dengan alasan keraguan, maka, jangan pula dilakukan pemaksaan ataupun ancaman.
“jika dilakukan vaksinasi, maka yang divaksinasi pertama adalah Bupati Pulau Morotai di ikuti DPRD dan pimpinan SKPD jangan di dahulukan tenaga medis sebab jika tenaga medis didahulukan maka akan sangat berisiko bagi pelayanan kesehatan masyarakat, semisalnya terjadi sesuatu pada tenaga medis maka siapakah yang dapat menolong mereka akan tetapi jika yang di dahulukan adalah Bupati, anggota DPRD dan Pimpinan SKPD jika setelah di vaksin ternyata risiko medisnya membahayakan jiwa mereka ada tenaga medis yang dapat menolong mereka. Sekali lagi saya tegaskan jangan paksakan rakyat di vaksin jika pemerintah tidak dapat membuktikan dan menyakinkan keampuhan dari vaksin,”pungkasnya
Sementara itu, Kadis Kesehatan (Kadinkes) Pemkab Pulau Morotai dr Julyus Gischard Kroons, saat dikonfirmasi mengaku siap divaksinasi.
“Kadis siap, kadis pasti nomor satu, saat vaksinasi torang undang supaya teman-teman nanti menyampaikan ke masyarakat.”akunya(Ota/red)
Tinggalkan Balasan