PEMERINTAH Kota Ternate telah mengambil langkah strategis yang signifikan dengan merumuskan dan memprioritaskan pembangunan tiga pulau terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti dalam sebuah akronim yang kini dikenal sebagai BAHIM. Kebijakan ini, telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang juga bagian dari manifestasi komitmen politik.
Sebagai putra asli yang lahir dan ditempa oleh ombak, saya melihat ada pertanyaan mendasar yang perlu kita merefleksikan bersama, baik oleh masyarakat maupun pemangku kebijakan: Di manakah kita menempatkan istilah BAHIM dalam visi besar pembangunan kota? Apakah sebagai “Halaman Belakang” tempat menyimpan ketertinggalan, atau sebagai “Teras Depan” yang membanggakan? ataukah BAHIM hanyalah akronim/singkatan.
Opini ini bertujuan mengurai BAHIM tidak hanya sebagai tagline promosi, tetapi sebagai filosofi instrumen kebijakan publik yang memiliki potensi besar sekaligus tantangan implementasi yang kompleks.
Secara jujur harus diapresiasi upaya Pemkot Ternate selama ini, dalam mengupayakan penyediaan fasilitas energi (SPBU komunal) dan pengembangan infrastruktur dasar di tiga pulau tersebut. Kemudian pula program pendukung seperti penyediaan rumah singgah bagi warga BAIM yang membutuhkan perawatan kesehatan di pulau induk menunjukkan pendekatan yang humanis dan holistik.
Memperkuat Fondasi BAHIM
Meskipun inisiatif BAHIM telah meletakkan pondasi yang kokoh, tantangan di depan menuntut Pemerintah Kota Ternate untuk beralih dari fase inisiasi menuju fase optimalisasi strategis. Kita perlu melihat ke depan dengan opjektif.
Pulau-pulau seperti Batang Dua, Hiri dan Moti secara konsisten menunjukkan sebuah problematika infrastruktur dasar dibandingkan pulau induk Ternate. Akses terhadap energi listrik 24 jam, air bersih yang berkelanjutan, dan konektivitas transportasi yang efisien masih menjadi barang yang sangat mewah.
Ini tentu kaitannya dengan kritik utama dari perspektif Administrasi Publik adalah risiko sentralisme pembangunan. Para ahli menekankan bahwa pembangunan di pulau kecil harus bersifat partisipatif dan bottom-up.
Pemkot Ternate didorong untuk lebih realistis melalui perencanaan program BAHIM. Misalnya Pemberdayaan Camat dan Lurah di tiga pulau ini harus ditingkatkan, memberi mereka ruang otonomi atau pendelegasian kewenangan yang lebih besar untuk menentukan prioritas berbasis kebutuhan bottom-up. Ini adalah kunci untuk memastikan program pembangunan relevan dan menghindari pemborosan akibat kesalahan perencanaan.
Program pengembangan ekonomi harus berlandaskan pada kearifan lokal misalnya, budidaya perikanan tradisional, pengolahan hasil perkebunan rempah. BAHIM harus menjadi platform untuk mempromosikan keunikan sosial-budaya masing-masing pulau sebagai aset pariwisata yang otentik.
Keberhasilan BAHIM menuntut sinergi kelembagaan yang melampaui batas OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dibutuhkan kolaborasi erat dengan sektor swasta (untuk investasi pariwisata yang bertanggung jawab) dan akademisi (untuk studi daya dukung lingkungan dan perencanaan mitigasi bencana).
Keterbatasan Fiskal
Keterbatasan fiskal daerah adalah realitas yang dihadapi hampir semua pemerintah kota di Indonesia. Agar BAHIM tidak terhenti di tengah jalan, Pemkot Ternate perlu menyusun strategi.
Pembangunan di kecamatan kepulauan tidak bisa menggunakan pendekatan “bagi rata” berdasarkan jumlah penduduk semata. Jika ukurannya populasi, maka Batang Dua, Hiri, dan Moti akan selalu kalah prioritas dibanding Ternate Selatan atau Tengah. Pendekatan yang harus dipakai adalah asymmetric development pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Perlu ada kolaborasi keroyokan, keberpihakan dan gotongroyong. Pemerintah Kota Ternate tidak bisa berjalan sendiri. Di sinilah peran strategis sinergi dengan pemerintah pusat untuk menarik dana pusat (DAK Fisik maupun Non-Fisik) agar memprioritaskan konektivitas pulau terluar.
Pembangunan Berbasis Ekologis
Batang Dua, misalnya. Secara geopolitik, ia adalah “pintu gerbang” utara Ternate yang berbatasan langsung dengan arus laut Sulawesi. Potensi perikanan di wilayah ini (WPP 715 dan sekitarnya) adalah lumbung devisa jika dikelola dengan infrastruktur rantai dingin (cold chain) yang memadai. Begitu pula pengembangan pariwisata (terutama di Moti dan Hiri) adalah sektor unggulan yang potensial, ia harus didasarkan pada prinsip ekowisata berkelanjutan. Melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi regulasi yang mengikat, membatasi pembangunan di zona konservasi.
Pun, perencanaan infrastruktur harus mencakup sistem peringatan dini dan ketahanan terhadap ancaman abrasi dan kenaikan permukaan laut. Pembangunan ekonomi di BAHIM harus didasarkan pada potensi maritim yang lestari. Fokus pada perikanan tangkap yang ramah lingkungan, pengembangan budidaya laut, dan konservasi terumbu karang harus menjadi prioritas.
Dari Akronim Menjadi Etalase Keadilan
Sederhananya istilah BAHIM harusnya menjadi lonceng pengingat, sebagai filosofi keberpihakan atau yang saya sampaikan diatas sebagai “Teras Depan” bukan hanya soal membangun dermaga beton atau jalan aspal. Ini adalah soal kehadiran negara dan pemerintah kota di setiap jengkal wilayahnya. Tentang rasa keadilan sosial harus kolektif bahwa anak sekolah di tiga daerah terluar memiliki akses informasi yang sama cepatnya dengan anak sekolah di Gamalama, atau warga disana harus memiliki akses layanan publik yang sama dengan warga di kota.
Pemerintah Kota Ternate kini memiliki kesempatan emas untuk menjadikan BAHIM sebagai etalase nasional bagi keberhasilan pembangunan kepulauan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ini memerlukan ketegasan, transparansi, dan yang terpenting, kerendahan hati untuk selalu mendengarkan suara dari pulau yang paling jauh.
Pada akhirnya, Ternate adalah satu tubuh. Jika kaki di Batang Dua terluka, atau tangan di Hiri dan Moti terasa nyeri, maka seluruh tubuh Kota Ternate akan merasakan demamnya. Mari kita jadikan BAHIM bukan lagi cerita tentang jarak yang jauh, melainkan cerita tentang potensi masa depan Ternate yang gemilang.
Tinggalkan Balasan