Terkait Polemik Baru Enam Desa Halut-Halbar

TOBELO-PM.com, Bupati Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Frans Manery, terpaksa mengancam bakal menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Ancaman itu, karena kekesalan Bupati atas polemik baru tapal batas di enam desa antara Halut dan Halmahera Barat (Halbar) yang tidak kunjung diselesaikan. “Jika persoalan enam desa ini tidak diselesaikan secepatnya, maka tidak perlu diadakan Pilkada Halut tahun ini,” Hal ini disampaikan Frans di tengah-tengah ratusan masa aksi di desa Kuntum mekar, kecamatan Kao Teluk, Jumat (22/02/2020).
Menurut Bupati Frans terkait dengan masalah tapal batas di enam desa itu, ada kepentingan politik yang coba dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan. Bahkan setiap momen politik masalah enam desa selalu saja di otak-atik. “Setiap momen politik masalah enam desa ini selalu diangkat. Kenapa selesai pemilihan umum Pilpres, Gubernur, tidak mau di urus masalah ini. Nanti sudah dekat Pilkada tahun 2020 baru di goyang lagi,” kata Bupati Frans.
Bupati Frans meminta kepada pemuda yang ada di wilayah enam desa dan pemerintah desa bersama pemerintah Halut untuk bersama-sama ketemu Mendagri untuk mempersoalkan terkait dengan masalah tapal batas di enam desa. “Saya meminta agar pada awal bulan Maret tahun 2020 ada utusan dari pemuda dan pemerintah desa bersama pemerintah daerah Halut datangi Mendagri. Untuk mempersoalkan masalah enam desa ini,” pintanya.
Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat khususnya yang ada di enam desa yang sudah jelih melihat persoalan ini. “Selaku kepala daerah sangat memberikan apresiasi atas kegiatan (Aksi) di hari ini (22/02/2020), karena dengan begini dapat memberikan semangat kepada kami untuk terus berupaya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kita hadapi,” ucapnya Bupati Frans.(mar/red)