TERNATE-PM.com, Camat Ternate Barat berharap Pemerintah siapkan SDM yang terampil untuk mendukung pembangunan di seluruh kelurahan yang berada di kecamatan Ternate Barat.
Hal itu disampaikan setelah mengikuti Rapat dengar pendapat umum bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, pada Senin, (03/02/2020) di eksekutif room gedung DPRD.
Rapat dengar pendapat dengan agenda tindaklanjut kunjungan kerja terkait pengelolaan dana kelurahan, dan DPPK tahun anggaran 2020 bersama Komisi I DPRD kota Ternate, dihadiri oleh Camat Ternate Barat, Lurah, Ketua LPM dan Bendahara Dana Kelurahan sekecamatan Ternate Utara.
Kepada poskomalut.com, Camat Ternate Barat, Fahmi Basa Amin mengatakan, menyangkut hasil pertemuan dengan komisi I DPRD dalam rangka diskusi evaluasi terkait hasil monitoring kecamatan Ternate Barat yang difokuskan pada Dana Kelurahan (DK) yang dikelola dari tahun 2019, yang digelontorkan dengan Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN). “Maka untuk itu sebagai dasar awal kemudian dari Komisi I memanggil Camat dan seluruh Lurah, LPM serta Bendahara pembantu DK yang berada di tujuh kecamatan Ternate Barat,”ungkapnya.
Menurutnya, pembahasan pertama terkait dengan bagaimana pelaksanaan dana DK di tahap satu dan pengelolaan DK ditahap dua yang menyangkut dengan program fisik. “Alhamdulillah, pergerakan menyangkut dengan pengelolaan keuangan dana DK di kecamatan Ternate Barat itu sudah rampung 100 %, kemudian fisik juga telah rampung 100%. Sisa bagaimana laporan pertanggung jawabannya, karena kalau secara fisik 100% tapi pelaporannya harus maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan ke semua publik”, terangnya.
Menurutnya, menyangkut regulasi dan bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan berdasarkan regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) maka ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 130 yang menjadi acuan dari pada Kelurahan dan Kecamatan, baik itu pemerintahan. “Terkait evaluasi terhadap Perwali yang telah disesuaikan oleh Permendagri 130. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan wacana-wacana yang sangat luar biasa dari komisi I, dan itu yang akan menjadi motivasi Kecamatan, Lurah dan Pengelola dana DK dalah hal ini Bendahara pembantu pengelolah DK yang ada di Kecamatan Ternate Barat,”ungkapnya.
Dirinya juga bahkan memberikan sedikit masuk kepada Komisi I DPRD, dimana yang menjadi masukan dan saran kepada pihak Komisi I adalah menyangkut Sumber Daya Manusi (SDM) yang berada di Kecamatan Ternate Barat. Masukan tersebut Pertama adalah tugas pokok dan fungsi kecamatan Ternate Barat baik itu kelurahan, PNS dan pangkatnya yang diharapkan bisa menjadi dorongan regulasi agar bisa membantu pengelolaan dana DK dan dana BPPK yang ada di Kecamatan Ternate Barat. Yang menjadi kelemahan di Ternate Barat adalah SDM yang terbatas. “Baik itu ASN sangat terbatas, karena yang mengelolah dana DK minimal memiliki jabatan 2A atau 2B, sedangkan yang ada di Kecamatan Ternate Barat itu terbatas. Ada pangkat yang tinggi tetapi tidak bisa di dorong untuk menjadi bendahara”, kesalnya.
Hal ini yang kemudian menjadi masukan buat komisi I dan bagian pemerintahan untuk menyiapkan SDM yang terampil dan terbaik agar bisa ditempatkan di kecamatan Ternate Barat. “Hal ini untuk melakukan pembangunan secara maksimal dan Administrasi di kecamatan yang baru berumur dua tahun. Itulah yang menjadi harapan besar dari pihak kecamatan Ternate Barat”, tutupnya. (OP-red)
Tinggalkan Balasan