poskomalut, Dinas Perkim Halmahera Utara membantah program Pembangunan Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Kao mangkrak.
Bantahan disampaikan Yeni, Pejabat Pembuat Komite (PPK) PPKT. Ia mengatakan, bantuan ratusan unit rumah program PPKT masih dalam tahap pekerjaan.
Ia juga menepis penyebutan bantuan perumahan tersebut bukan proyek. Tapi menurutnya, pembangunan perumahan berupa swadaya dikerjakan secara swakelola.
Pembangunan perumahan dianggarkan pemerintah hanya sebesar Rp52.000.000.
Di mana ada pemotongan Rp7.300.000 untuk pembayaran upah tukang.
Tentu ada sisa anggaran Rp44.000.000. Dan, pemerintah hanya bisa menyediakan kebutuhan rumah berupa matrial.
Ia menuturkan, anggaran yang diberikan pemerintah tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah. Sebab itu, warga penerima bantuan harus menambahkan anggaran secara mandiri.
Yeni menjelaskan, Dinas Perkim sudah menyalurkan seluruh bantuan material pembangunan rumah kepada masing-masing penerima.
“Kami juga berupaya untuk bagaimana mengawal pekerjaan perumahan hingga selesai, biar ditempati. Terkait bahan atau matrial kami sudah salurkan seratus persen. Namun, pemanfaatan yang sudah tersalurkan belum juga terpasang pada pekerjaan,” beber Yeni kepada poskomalut di Tobelo, Senin kemarin.
Terkait keruskaan jalan paving blok, Yeni tegas menyampaikan “Kami akan bertanggung jawab jika sudah dilakukan pemeriksaan, akan diperbaiki kembali, karena pekerjaan tersebut telah dikerjakan dan terdokumentasi”.
Dirinya mengatakan, upah tukang benar diberikan secara bertahap. Tahap awal anggarannya sebesar Rp3.500.000, sesuai progres pekerja mencapai target sekitar 30%.
Jika tercapai target hingga menutup atap rumah, upah tukang tahap dua baru bisa dibayar.
Yeni menambahkan, dengan fasilitas air bersih menunggu langkah Dinas PUPR. Sebab, sudah ada MoU dengan PDAM Tobelo.
Sedangkan meteran listrik belum bisa terpasang seluruhnya, karena harus ada pemerataan titik rumah sudah dibangun.
Selain itu, jumlah rumah sudah selesai dibangun sesuai perhitung berkisaran 70 hingga 100 persen, jumlahnya lebih dari 109 unit rumah per 31 Desember 2025.
“Masih ada jumlah penerima sembilan unit rumah belum melakukan pekerjaan sampai sekarang,” jelasnya.
Yeni menyebut dinas juga tidak kerja sama dengan pihak kontraktor atas progres pekerja pembanguna tersebut. Namun, kontraktor hanya mengerjakan jalan paving blok.
“Kami Dinas Perkim akan selalu mendampingi serta menyemangati masyarakat selaku penerima perumahan, biar segera selesai dan dapat ditempati,” bebernya.
Sementara, Pejabat Pembuat Komite Dinas PUPR Halut, Niko Oranye mengatakan, pemasangan pompa air bersih dan jaringan perpipaan ke setiap rumah sudah terpasang 100 persen.
Adapun, pompa air bersih dan jaringan pipa sudah terpasang sebanyak 415 unit dari target 425 rumah.
Masih ada sepuluh rumah belum terpasang, karena secara fisik rumah tersebut belum terbangun.
Niko menjelaskan, di akhir 2024 sampai 2026, sisa anggaran sudah diblok, walaupun progresnya sudah berjalan. Sebab, presentasi pekerjaan belum seratus persen.
Sementara pihak penyedia meminta pembayaran pekerjaan yang sudah dikerjakan. Pihaknya belum merealisasi permintaan tersebut sembari menunggu pemeriksaan BPK.
“Kami juga berencana mengembalikan anggaran sisa ke kas daerah dari sepuluh rumah yang belum terpasang, namun pihak Dinas Perkim meminta untuk tidak dikembalikan dulu, karena masyarakat masih membutuhkan. Tapi jika tidak dikembalikan, sepuluh rumah belum bisa dibayar,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan