DPRD Desak Pemkot Ternate Jabarkan APBD 2020 Per Triwulan.

TERNATE- PM.com, Komisi II DPRD mendesak Pemerintah Kota Ternate terkait keterlambatan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 per triwulan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid kepada poskomalut.com, Senin (27/7/20), menyatakan, dalam putusan bersama dengan Wali Kota Ternate, ada tiga hal keputusan bersama yang diambil pemerintah daerah dalam kaitan penyesuaian pendapatan daerah, salah satunya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

“Untuk itu dengan kondisi objektif Covid-19 yang berdampak luar biasa, pemerintah harus memiliki patokan yang jelas sehingga dalam putusan bersama diminta untuk dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi, baik pendapatan daerah maupun belanja daerah, “ungkap Mubin di Kantor DPRD Kota Ternate.

Lanjut Mubin, sampai sejauh ini dirinya belum mengetahui finalisasi atau keputusan Pemkot Ternate terkait penjabaran APBD tahun anggaran 2020, dalam penyesuaian penjabaran APBD sebelum perubahan tentu sudah ada penyesuaian pendapatan daerah, didalamnya termasuk pendapatan asli daerah. Ia mengatakan, DPRD sampai sekarang tidak mengetahui apakah pendapatan daerah yang ditargetkan berkisar 100 miliar lebih per tahun itu turun menjadi 60 atau 70 persen.

“DPRD mengetahui terkecuali Wali Kota Ternate sudah menandatangani Perwali terkait penjabaran APBD tahun 2020, sehingga capaian tahapan-tahapan triwulan pertama berapa persen dan triwulan selanjutnya tidak diketahui, apakah melampaui target atau tidak, DPRD belum mengetahui itu, “paparnya.

DPRD Komisi II meminta pemerintah sampaikan saja, dengan kondisi saat ini dapat dipahami semuanya, tapi kalau Pemkot juga berlama-lama atau mendiami hal itu, lantas DPRD tidak bisa melakukan pengontrolan terhadap anggaran tersebut.

“Bagaimana mungkin DPRD melakukan pengawasan, sementara tidak mengetahui langka realisasi yang real dan final terkait penjabaran APBD tersebut, itu yang menjadi masalah, ” jelas Mubin.

Ia menambahkan,  pendapatan dan belanja daerah itu target pemerintah, setiap tahun anggaran harus ada estimasi pendapatan yang harus dikejar. Namun upaya ditentukan di ahir tahun.

“Jadi DPRD ingin mengetahui finalisasi anggaran tersebut, memang target triwulan pertama pemerintah memenuhi, tapi untuk triwulan kedua, pendapatan drop atau turun berkisar 40 persen, hanya saja DPRD tidak mengetahui lebih jelas dan lengkap hal itu, “pungkasnya. (Ris/red)