MOROTAI-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Morotai diminta terbuka terkait sumber anggaran penanganan virus corona. Pasalnya, sejumlah kegiatan telah berjalan, semisal pembagian beras, pembelian alat kesehatan, pembelian bayklin, pembelian alat pencuci tangan dan lainnya.
Pasalnya, beberapa waktu lalu Pemda Morotai melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Maaruf Kharie, membuat pernyataan melalui sejumlah media massa bahwa penanganan Covid 19 itu dirancang senilai Rp 20 miliar.”Jika Rp 20 miliar yang dialokasikan maka kami minta DPRD dan Pemda Morotai harus terbuka, biar publik juga tahu,”pinta Ahyar Husen, salah satu pemerhati pembangunan dan aktivis anti korupsi Morotai, kepada media ini kemarin.
Apalagi jika anggaran sebesar itu digeser untuk kepentingan penangaanan Covid 19 harus dibahas bersama, baik DPRD secara kelembagaan bersama Pemda Morotai.”Yang digeser itu apakah di Dinas PU, Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan dan dinas lainnya, dan apa apa saja kegiatan yang dipending, apakah Rp 20 miliar itu didalamnya juga ada dana desa ya,”katanya.
Beredar informasi bahwa ada anggaran desa juga telah direalisasi untuk belanja kebutuhan masyarakat di desa terkait penanganan dan pencegahan masuknya virus corona.”Jangan sampai tumpang tindih anggaran milik desa dan anggaran dari kabupaten yang digeser tadi, apakah soal pemakaian hotel dan penginapan untuk ratusan orang yang dikarantina juga masuk didalamnya, apakah dihitung perkamar atau bagaimana. Apakah didalamnya juga ada anggaran DPRD Rp 1 miliar yang digeser untuk penanganan corona, ini harus dijelaskan biar publik Morotai tahu,”tegasnya.
Meski begitu dirinya mengapresiasi kerja cepat Pemda Morotai dengan membatasi jalur keluar masuknya masyarakat dari luar menuju Morotai.”Karantina itu kami apresiasi karena ini bagian dari memutus mata rantai virus. Saya kira cukup efektif,”ujarnya.
Sementara Sekda Muhammad Maaruf Kharie, beberapa waktu mengaku pihaknya berencana menggeser dana DAK yang ada di dinas kesehatan. Dana yang dirancang itu sekitar Rp 20 miliar untuk kebutuhan penangnan Covid-19.(Ota/red)
Tinggalkan Balasan