poskomalut, Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan Dinas Perdagangan dan perindustrian (Disperindag) Kabupaten Halmahera Utara belum menyetor hasil retribusi ke kas daerah.
Sumber pendapatan dari tiga titik retribusi. Yakni pelayanan Pasar Tarakani, Kao dan Malifut pada 2024 lalu.
Setelah ditelusuri, Pasar Tarakani telah menerima pendapatan retribusi pasar pada 2024 sebesar Rp24.500.000, Malifut Rp51.350.000, Kao Rp56.350.000.
Setelah dirinci kembali dari hasil penerimaan pendapatan retribusi 2024, Pasar Tarakani telah menyumbang ke Kasda Rp60.650.000. Sedangkan pada 2025 senilai Rp18.400.000. Terdapat sisa anggaran yang tidak disetor senilai Rp53.120.000.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan, BPK menemukan keganjanlan dalam mengelola pendapatan daerah. Anggaran tersebut diduga kuat disalahgunakan beberapa pejabat di antaranya Camat Galela dan Camat Malifut.
BPK menilai hal itu harus menjadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati Halut. Sebab, keuangan daerah dalam kondisi tidak stabil.
Semestinya, seluruh penerimaan pendapatan retribusi pasar diperuntukkan untuk meningkatkan PAD, justru hasil pengelolaan anggaran tersebut bermuara pada kantong pribadi pejabat.
BPK menilai Desperindag Halut gagal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sejumlah pasar, sehingga menjadi temuan atas pemeriksaan keuangan.
Kadis Perindag Halmahera Utara, Nyoter Koenoe saat dikonfirmasi menyebut, temuan itu sudah pernah disampaikan kepada beberapa pihak.
“Temua sudah ditindaklanjuti. Sementara kedua camat Galela dan Malifut benar mengunakan anggaran tetapi bukan untuk kepentingan pribadi,” akunya beberapa waktu lalu.
“Nanti konfirmasi dengan bagian Kabid Dagang, namun sebelumnya mereka sudah dipanggil untuk ditindaklanjuti temuan tersebut,” tambahnya.
Kabid Dagang Disperindag, Taufik Biskali menyatakan bahwa kedua camat belum menyetor anggaran tersebut hingga 2026.
“Sebelumnya kami telah berkordinasi dengan beberapa camat, dan camat mengaku akan mengantikan, karena petugas yang bagian punggut retribusi pasar telah meninggal. Itu salah satu problemnya,” beber Taufik.
Ia menambahkan, target pendapatan dari hasil retribusi pasar sesuai dengan perencanaan 2024 kurang lebih Rp300 juta.
“Sedangkan di 2025 hampir mencapai target sesuai dengan perencanaan anggaran,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan