SOFIFI-PM.com, Eksponen Komite Perjuangan (EKP) Kota Sofifi menilai ketidakjelasan kedatangan 10 Menteri ke Maluku Utara untuk melihat langsung Sofifi, merupakan bentuk kegagalan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Hal ini ditegaskan Koordinator EKP Kota Sofifi, Iradat Hi. Ismail, Selasa (15/6). Menurutnya, Pemprov Maluku Utara terkesan instan dalam menawarkan konsep kawasan khusus Kota Sofifi, karena banyak persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah aspirasi dari masyarakat terkait batas wilayah pengembangan kawasan khusus yang tidak dimasukan dalam proses pengusulan.
“Sampai pihak Kesultanan Tidore pun angkat suara terkait batas wilayah ini, tapi Pemprov Malut dan Pemkot Tikep hanya diam membisu seperti tidak menghiraukan aspirasi masyarakat,” ungkap Iradat.
Selain itu, lanjut Iradat, persoalan internal pengelolaan pemerintahan Gubernur Maluku Utara yang terkesan semrawut. Akibatnya beberapa proyek pemda yang bermasalah, seperti pembangunan perumahan ASN ini juga menjadi catatan.
Apalagi, pengembangan kawasan khusus ibu kota Sofifi sudah pasti membutuhkan dana dari pemerintah pusat yang besar, sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang professional.
“Karena rencana anggaran pengembangan kawasan khusus Sofifi juga sudah kami dapatkan datanya. Olehnya EKP akan mengawal dan terus memperjuangkan, agar Kecamatan Oba dan Oba Selatan tetap Masuk dalam prioritas pengembangan kawasan Khusus Ibukota,” tegas Iradat.
“Kami berharap agar Lembaga penegak Hukum Seperti Kejaksaan, BPK dan KPK juga turut serta melakukan pengawasan terhadap proses Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara, selain itu juga Gubernur juga harus melakukan evaluasi dan pembenahan atas ketidakjelasan jadwal kunjungan 10 menteri ke Sofifi,” sambungnya mengakhiri. (ma/red)
Tinggalkan Balasan