TERNATE-PM.com, Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, mempertanyakan rasionalisasi anggaran percepatan penyesuaian perubahan APBD tahun 2020, dalam rangka penanganan corona serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian.
Menurut Ketua Fraksi NasDem Nurlaela Syarif, terjadi perubahan disetiap post anggaran dan untuk alokasi Belanja Tidak Terduga setelah perubahan dalam ringkasan senilai 16.349.839.000,00 miliar atau bertambah dari sebelum perubahan senilai 308,75 persen yaitu 12.349.839.000,00 miliar.
Padahal dalam isyarat kesepakatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI, rasionalisasi ini isyaratnya diperuntukan untuk alokasi bidang kesehatan, alokasi bidang pengamanan jaringan sosial atau bansos dan alokasi untuk membantu usaha mikro atau usaha kecil UMKM yang terkendala dampak Covid-19.
Anggota DPRD Kota Ternate dua periode ini menyebutkan, NasDem mengkritisi terkait 3 hal yang menjadi peruntukan penyesuaian perubahan rasionalisasi anggaran ini. NasDem mengikhtiarkan kepada Tim Anggaran Pemkot sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Pertama, untuk bidang kesehatan, Pemkot harus memeperhatikan tingginya peningkatan kasus positif dari hari ke hari, Pemkot harus mengkaji kaitan pengadaan rapid test dengan mekanisme hasil yang cukup memakan durasi waktu yang 14 hari.
“Pemkot harusnya segera memikirkan terkait pengadaan swab pcr test seperti yang sudah ada di rumah sakit rujukan provinsi RSUD Chasan Boesorie, karena Kota Ternate memiliki alat TCM di Puskesmas Kalumata. Dan juga memaksimalkan pengadaan masker berdayakan UMKM atau masyarakat,” tegasnya.
Kedua, lanjutnya, terkait Bansos, fakta yang ditemukan Fraksi NasDem kaitan dengan model penyaluran Bansos yang tidak secara serentak tetapi bertahap disetiap kecamatan dan kelurahan, dan saat ini baru berkisar 80 persen pengaluran dari total alokasi 5,6 M untuk 1x Bansos.
“Skenario berikutnya apakah akan ada lagi bansos tahap kedua dan ketiga ini belum bisa dijelaskan oleh pihak TAPD. Fakta lain soal bansos kami Fraksi NasDem juga membuka posko aduan dan masih terdapat hak-hak masyarakat layak terima yang belum mendapatkan bansosnya secara maksimal di lapangan,” sebutnya.
Lanjutnya yang ketiga, soal pengamanan ekonomi untuk pelaku usaha UMKM. Fraksi NasDem dalam rapat Banggar mengkritisi sejumlah kebijakan dan lambatnya Pemkot Ternate dalam melakukan eskekusi terkait dampak terhadap pelaku usaha UKMK di Kota Ternate.
“UKM lokal yag harus diselamatkan, Pemkot cepat eksekusi agar bisa dibuatkan paket lebaran yang dibeli dari Swalayan Taranoeat atau rumah ole-oleh dan berbagai tempat IKM UKM yang produknya akan segera kadaluarsa. Pemkot harus hadir dalam hal ini dengan cepat tersisi H-3 lebaran mungkin dengan produk mereka laku bisa membantu para pelaku ukm ikm di Kota Ternate,” akhirnya. (nox/red)
Tinggalkan Balasan