TERNATE-PM.com, Anggota komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Abdul Malik Silia mendesak fraksi PKB DPRD kota Ternate untuk secepatnya mengambil langkah menuntaskan sejumlah problem masyarakat yang ada di Kota Ternate.
Menurut Sekwil DPW PKB Malut ini, ada banyak permasalah yang dihadapi masyarakat saat ini yang tentunya bersifat urgen, terutama pada pelayanan publik dibidang kesehatan.
Malik mengungkapkan pelayanan publik dibidang kesehatan sangat penting, sebab ini merupakan hak layak umat yang harus dinikmati oleh masyarakat.
Seperti contohnya, saat melakukan reses di Rt 07/Rw 04 kelurahan Kasturian kecamatan Ternate utara pada Jumat 28 Mei 2021. Ia mengaku banyak mendapatkan masukan serta keluhan dari warga setempat. Diantaranya soal honor kader Posyandu yang hanya dibayar Rp.100 ribu per bulan, kemudian masalah lainnya terkait dengan perda budaya, mutu pendidikan, dan pembinaan untuk Ibu-ibu dalam melakukan kreatifitas dilingkungan masing-masing.
“apa yang disampaikan oleh warga kelurahan Kasturian ini tentunya saya akan tindaklanjuti,” tegas Malik.
Ia bilang soal perda budaya dan kebutuhan-kebutuhan warga lainnya seperti untuk perempuan dan anak-anak, itu akan menjadi cacatan penting bagi komisi IV yang juga membidangi Kesra dan Dispora kedepan.
“saya juga tadi meminta agar ada komunitas adat dan budaya di Ternate yang nanti mereka bisa menyurat ke komisi IV serta meluangkan waktu berdiskusi dengan kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait pendidikan, komisi IV saat ini memang konsen dengan hal itu. Tentunya masukan ini juga tidak serta merta bisa secara langsung teratasi, karena ada tahapan-tahapan yang juga harus dilakukan, sehingga nantinya pasti akan terealisasi.
“kita tetap berupaya semaksimal mungkin. Ini bukan pribadi saya saja, tapi hampir seluruh 45 anggota DPRD itu sama juga, yakni punya kepedulian terhadap pendidikan,” cetusnya.
Untuk masalah honor Posyandu, Malik bilang nanti akan dilakukan koordinasi dengan pemkot Ternate. Bahkan ia mengaku dalam resesnya ini sudah dua kali hal serupa yang ditemuinya ketika turun ke warga.
“pertama saya dapat keluhan soal honor kader posyandu ini di kelurahan Kulaba dan ini di Kasturian untuk kali kedua,” akunya
Bahkan sebelumnya ia mengaku hal ini sudah pernah disampaikan ke media, namun hingga saat ini belum ada respon dari pihak terkait soal honor kader Posyandu.
Meski ada pemangkasan anggaran, tapi ia berharap untuk pelayanan publik yang bersifat urgen, agar tidak dilakukan refocusing.
“ini kan menyangkut hak-hak orang jadi ini wajib dipenuhi. Kan ada program lainnya yang bisa di refocusing yang memang tidak urgen,” sambungnya.
“karena ini soal kebutuhan orang dan urgen karena ini juga hak, jadi tidak boleh. Silahkan di refocusing untuk anggaran lain, tapi upah dan hak orang lain itu jangan,”tandasnya. (Sm/red)
Tinggalkan Balasan