Graal Soroti Rp12,8 Triliun TKD yang Sudah Ditransfer ke Maluku Utara: Masih Bilang ‘Tarada’ Anggran?

poskomalut, Anggota DPD RI, Dr. R. Graal Taliawo menyoroti pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara masih belum berdampak langsung ke masyarakat.

Fakta diperkuat dengan temuan R. Graal yang selalu turun langsung ke desa-desa di sejumlah kabupaten, Maluku Utara untuk menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah. Bahwa, pemerintah daerah seolah tidak hadir menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Temuan setumpuk masalah di masyarakat sangat kompleks, menjadi keluhan setiap tahun. Mulai dari pelayanan publik, infrasturktur jalan, kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih dan lainnya.

Di sisi lain, pemerintah masih konsisten dengan alasan klasiknya. Yakni keterbatasan anggaran daerah untuk menjawab semua keluhan masyarakat secara langsung.

Padahal menurut Graal, sejak empat tahun terakhir, dana Transfer ke Daerah (TKD) sudah dikirim pemerintah pusat ke Maluku Utara nilainya hamper Rp80 triliun, namun manfaat dari anggaran tersebut belum disarakan masyarakat secara nyata.

Berdasarkan data Kementrian Keuangan, pada 2025 Pemerintah Pusat sudah menggeser TKD Rp12,8 triliun ke Maluku Utara. Angka itu merupakan akumulasi dari total TKD 10 kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Graal kemudian menyoal peruntukan anggaran yang cukup besar tersebut “Apakah alokasi anggaran sudah untuk pembangunan Maluku Utara dan masyarakat atau kepentingan lain?”.

“Hak publik untuk tahu peruntukkan uang tersebut untuk apa? Itu uang publik,” katanya saat jump pers dengan awak media di Ternate, Jumat, 13 Juni 2025 malam.

Senator muda kelahiran Wayaua, Halmahera Selatan itu juga mengajak Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara tingkatkan peran pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Terutama dalam aspek keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Ia menilai, jika informasi pengelolaan keuangan daerah mudah diakses dan diketahui publik, kinerja pemerintah lebih muda diawasi bersama.

Anggota DPD Dapil Maluku Utara itu menyampaikan, pemanfaatan anggaran secara tepat harus dimulai dari asas transparansi. Ia menilai transparansi menjadi kunci dari kinerja pemerintah yang baik dan benar.

“Jangan bicara kerja bagus dulu deh, kalua tata kelola pemerintahan dan keuangannya belum transparan,” bebernya.

“Soal transparansi anggaran, harus terbuka ke publik. Itu prinsip,” sambungnya.