SOFIFI-pm.com, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos mengungkap ada sejumlah catatan serius terhadap laporan keuangan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ini disampaikan gubernur saat dicegat wartawan usai rapat bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Ternate, Rabu (5/3/2025).
Catatan serius itu menyasar temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya. Yakni pada 2022,2023, dan 2024.
Gubernur berharap pembantunya dalam hal ini pimpinan OPD lebih transparan dan responsif terhadap temuan tersebut untuk ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan.
Sebab dirinya menginginkan pada 2025, Pemprov Malut bisa membuat perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang lebih sehat dan transparan.
Sherly juga menyatakan komitmennya di tahun pertama menjabat bisa membawa Provinsi Maluku Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Namun begitu, menurutnya WTP bisa didapati tergantung para pimpinan OPD sigap dalam pertanggungjawaban laporan keuangan.
“Tetapi saya usahakan untuk laporan keuangan 2025 adalah WTP,” singkatnya.
Gubernur perempuan pertama itu juga mengamini jika catatan serius tersebut berpengaruh pada penilain terhadap para pimpinan OPD.
“Tentu! Penilaian saya adalah output orientel. Jadi laporan keuangan yang tidak ontime, tidak benar, tidak bagus semua akan menjadi catatan dalam penilain kinerja masing-masing pimpinan OPD,” cetusnya.
Gubernu menambahkan, hal itu juga berdampak pada evaluasi pimpinan OPD nanti. Terutama OPD penyumbang utang terbesar akan dievaluasi.
Sementara terkait rencana roling jabatan, gubernur menyebut dapat dilakukan setelah evaulasi pimpinan OPD secara benar dan adil.
Tinggalkan Balasan