TERNATE-PM.com, Menanggapi polemik soal sah atau tidak sahnya Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Malut yang digelar beberapa kader Golkar di Boulevard Hotel, Rabu (18/03) lalu, maka Ketua Terpilih Sukur Mandar menyatakan keabsahan Musda yang mereka gelar itu menjadi sepenuhnya kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Saat ini, tidak ada kubu yang bisa mengklaim diri paling absah. Sebab, Musda yang kami gelar juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai,” ungkap Sukur Mandar saat melakukan konferensi pers, Sabtu (21/03/2020).
Dia mengatakan Musda yang mereka lakukan bukan Musda tandingan, tapi Musda yang ke 6. “Bagi yang paham Golkar itu, ini musda yang ke 6, karena musda pertama dan kedua dimenangkan oleh Yamin Tawari, ketiga yaitu Hasan Doa, Musda ke empat terpilihnya Ahmad Hidayat Mus, Muda kelima Alien Mus dan sekarang Musda ke 6 terpilihnya Sukur Mandar, bukan lagi Alien Mus,” ujarnya.
Sukur bilang, banyak perbedaan yang dapat dilihat, yaitu Musda yang dilakukan di Boulevard itu dihadiri orang-orang yang memiliki gagasan untuk membesarkan Golkar dan merangkul semua kader, bukan seperti yang dilakukan di kubu Alien yang mengancam kader, perpecahan dan menghabisi masa depan Golkar. Dia menegaskan, Alien Mus dan Arifin Djafar tidak memiliki kapasitas untuk memproses kader dan anggota DPR, apalagi memecat karena itu wewenang DPP. Dia juga menilai cara kepemimpinan Alien Mus sama dengan AHM.
“Orang yang tidak sepemahaman langsung dipecat dan dikeluarkan. Ini yang mengakibatkan kita kehilangan kursi DPRD di 10 kabupaten/kota, provinsi dan bupati dan walikota,” tuturnya.
Karena itu, mereka lakukan musda di Boulevard dan mengajak kembali semua kader yang sempat meninggalkan partai Golkar untuk bergabung, diantaranya Mahifa mantan Walikota Tidore yang telah bergabung dengan PAN ini merespon positif dan mengatakan siap bersama membenahi Golkar, Hein namotemo dan beberapa sesepuh siap bergabung kembali.
Sukur mandar bersama dengan timnya akan menyampaikan nama-nama kepengurusan yang telah disusun ke DPP. Kepengurusan mereka juga terbuka lebar untuk Alien Mus dan timnya bergabung untuk membangun partai Golkar.
“Mereka yang akalnya sehat tidak mungkin bergabung di kubu tidak sah. Wakil Ketua Umum partai Golkar Rizal Mallarangeng agar tidak menyampaikan musda kubu Elang ini tidak sah karena ini rana mahkama partai menentukan siapa yang sah dan tidak. Kehadiran perwakilan dari DPP itu hanya salah satu unsur dalam Musda, jadi tidak sepenuhnya menentukan sah atau tidaknya musda,” ujarnya.
Sementara itu, Hamid Usman yang juga hadir pada kesempatan itu menyampaikan, Musda ke VI yang digelar di Boulevard, adalah sebagai maksud untuk menyelesaikan problem perpecahan Partai Golkar yang sudah berumur dua tahun.
“Untuk menghadapi Pilkada di 8 kabupaten/kota dan menyongsong persiapan menghantarkan Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden 2024. Ini yang menjadi tujuan utama Musda di Boulevard,” ucapnya.
Dokumen hasil Musda ini akan dibawah ke DPP dan meminta DPP bukan hanya menilai legal atau tidak legal, tetapi menilai Musda di Boulevard ini untuk apa?
“Kami menghimpun kembali kader Golkar yang selama ini karena ketidaksukaan terhadap kepengurusan selama ini, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Sekarang mereka balik, karena ada ruang dan rumah bagi mereka. Orang meninggalkan Partai Golkar karena ada yang tidak beres disana, itu yang ingin kami selesaikan. Dan rujukan kami jelas, ada Yurisprudensi tentang perpecahan Golkar secara nasional beberapa tahun kemarin,” tuturnya.
Pada prinsipnya, kata Musda Boulevar itu, adalah bagian dari usaha untuk melakukan rekonsiliasi. “Seluruh kader Golkar harus menyelesaikan konflik ini, dan kita masuk pada pintu rekonsiliasi secara menyeluruh,” tutupnya. (wm02/red)
Tinggalkan Balasan