TIDORE-PM.com, Keputusan politik penolakan kebijakan anggaran dalam APBD-perubahan tahun 2020 yang dilakukan empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan yakni Farksi PAN, PKB, Demokrat, dan Nasdem ditengah pelaksanaan pilkada lalu begitu berimbas pada kebutuhan Pemerintah daerah dan masyarakat.
Pj. Sekertaris Daerah Kota Tikep Miftah Bay saat ditemui sejumlah media lalu mengungkapkan bahwa Akibat penolakan APBD-P tahun 2020 oleh DPRD ini juga ikut berimbas terhadap kebutuhan masyarakat yang telah dianggarakan sebesar kurang lebih Rp 11 Milliar termasuk mengenai lampu penerang jalan yang telah dialokasikan pada APBD-P Tahun 2020,’’ kata Miftah.
Selain lampu jalan,penolakan atau ketidak setujuan empat Fraksi atas APBD-P tahun 2020 ini berpengaruh pada biaya honor dokter ahli, dan kepentingan para pedagang ikan mengenai listrik Colstorage yang nilainya kurang lebih 225 Juta untuk tiga bulan. lampu jalan khusunya di pula Tidore perbulannya senilai Rp. 110 juta, sementara di Wilayah Sofifi nilainya perbulan sebesar Rp. 25 Juta.
Olehnya itu dirinya berharap kedepan DPRD bisa menyamakan langkah dengan pemda untuk kita sama-sama berpihak terhadap masyarakat. Agar masyarakat tidak dikorbankan, saya kira persoalan ini makin tajam karena dalam suasana Pilkada lalu ,” tandasnya.
Sekedar diketahui, terkait penolkan APBDP 2020, terdapat empat fraksi dari Lima fraksi di DPRD yang menolak diantaranya Farksi PAN, PKB, Demokrat, dan Nasdem, dan hanya Fraksi PDI-P yang menerima APBD-P Tahun 2020. (mdm/red)
Tinggalkan Balasan