poskomalut, Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu daerah perbatasan menjadi perhatian dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI.
Sejumlah aspek yang menjadi potensi Kabupaten Morotai telah dipantau untuk percepatan, juga koordinasi lintas sektor di lingkup Pemda Morotai.
“Kami sangat mendukung apa yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jadi pada apa yang menjadi prinsipnya BNPP RI siap mendukung pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan baik sektor perikanan, pariwisata dan pertanian,” jelas Asisten Deputi Bidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat didampingi Sekda Morotai, Muhammad Umar Ali dan Kabag Pemerintahan, Sahrim M Zen di lobi kantor bupati, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, untuk mendorong percepatan pembangunan di Morotai, pihaknya menggelar rapat mengenai Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP-PPKP).
“Ada 11 daerah yang dilaksanakan rapat terkait IPKP dan PPKP termasuk Morotai. Maka dari itu, hari ini kami melaksanakan rapat disini. Karena Morotai adalah salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan laut pasifik. Sehingga tugas kami adalah mengupdate potensi perbatasan laut di Morotai,” katanya.
Potensi yang dipantau yang menjadi sektor unggulan Morotai dan sudah didiskusikan dengan pihak terkait di Morotai. Misalnya sektor perikanan, pariwisata, pertanian, perindustrian dan infrastruktur sehingga harus ditindaklanjuti.
“Kemarin kami sudah berbincang-bincang dengan pihak Pemda Morotai. Misalnya terkait sektor perikanan. Nah yang dibutuhkan saat ini adalah terkait Colstor,” terangnya.
Sementara dalam diskusi, sejumlah dinas terkait berharap agar BNPP bisa membantu merealisasi apa yang menjadi kebutuhan daerah.
Seperti di bidang parawisata, Morotai menjadi kawasan Strategis Pariwisata Nasional (SPN), sehingga membutuhkan banyak infranstruktur pendukung dari Pemerintah Pusat.
Di bidang perikanan dibutuhkan fasilitas nelayan, penambahan fasilitas rute tol laut guna mendongkrak PAD khsusus penjualan ikan tuna.
Dibidang perindustrian dan perdagangan dibutuhkan fasilitas dan anggaran untuk mendongkrak kemandirian UMKM, termasuk dibidang infrastruktur jalan dan jembatan untuk Dinas pekerjaan umum.
Mendengar pemaparan sejumlah kadis itu, pihaknya BNPP berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait soal Kabupaten Morotai.
“Jadi kami butuh doa dari Pemda dan masyarakat Morotai, karena niat kami tulus untuk membantu membangun Morotai, itu harapan kami,” pintanya.
Sementara, Sekertaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali berharap kiranya Asisten Deputi dapat menyampaikan apa yang menjadi usulan dari Pemerintah Pulau Morotai.
“Mudah-mudahan dengan koordinasi dan kolaborasi kita dengan pemerintah pusat khususnya BNPP RI, kiranya Morotai bisa mendapat kebagian ole-ole dari semua sektor baik perikanan, pariwisata dan pertanian dari pemerintah pusat,” harap Sekda
Tinggalkan Balasan