SOFIFI-PM.com, Fenomena perubahan warna air laut dan matinya ikan-ikan di perairan Halmahera Selatan (Halsel) dan Ternate masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat Maluku Utara. Pasalnya, sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Ini karena, di Provinsi Maluku Utara belum ada laboratorium yang modern untuk menguji sampel air laut.
Atas permasalahan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud berjanji akan meminta Komisi III dan DLH untuk segera melakukan pembahasan antar mitra kerja. “Nanti saya sampaikan ini penting, untuk daerah kita,” kata Kuntu saat dikonfirmasi Kamis (27/2/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan laboratorium DLH Malut sudah harus dianggarkan pada tahun depan. “Secepatnya lebih baik, karena ini untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Kasihan nelayan-nelayan kita,” singkatnya.
Saat ini, Pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengirim sampel ke Kota Manado Sulawesi Utara (Sulut), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut di Jakarta, sementara Kota Ternate dan Polda Maluku Utara menguji sampel ke Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), sehingga untuk mengetahui hasil harus membutuhkan waktu yang lama.
Kepala DLH Malut Fachruddin Tukuboya mengakui Laboratorium yang ada Maluku Utara belum terakreditasi sehingga belum bisa mengeluarkan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, di DLH sendiri belum memiliki laboratorium. “Kami belum memiliki fasilitas laboratorium untuk menguji itu, makanya kami bawa ke Manado,” ungkap Fachruddin.
Fachruddin mengaku pengadaan laboratorium sudah masuk dalam rencana strategis 2021. “Tahun depan kita mulai kita usulkan, saya harap pihak terkait juga melihat ini sebagai kebutuhan daerah sehingga diakomodir dalam APBD,” ucapnya.
Padahal, sebagian besar wilayah Maluku Utara adalah lautan dengan luas 113.796,3 km2 atau 69,08 persen dari luas daratan32.004,57 km2. Tak hanya luas, laut Maluku Utara juga kaya akan biota laut. Dengan kekayaan itu Fachruddin mengatakan, sangat besar potensi terjadinya pencemaran di laut, baik itu akibat dari limbah tambang, maupun pengemboman ikan secara ilegal, dan kebiasaan membuang sampah ke laut.
“Harusnya DLH Malut sudah memiliki laboratorium dengan peralatan yang lengkap. Sehingga, ketika terjadi peristiwa seperti saat ini tidak lagi dikirim sampel ke daerah lain, pasalnya pengadaan laboratorium sudah masuk dalam rencana strategis 2021,” harapnya.(iel/red)
Tinggalkan Balasan