WEDA-pm.com, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Tengah, Kabir Kahar memilih bungkam saat dimintai keterangan terkait rapat yang digelar pimpinan dan anggota wakil rakayat pada awal pekan ini.

Rapat tersebut diketahui membahas penyusunan jadwal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2024. Sebuah agenda penting yang seharusnya menjadi perhatian publik.

Upaya mendapat keterangan disampaikan wartawan poskomalut melalui pesan WhatsApp Selasa, 9 April 2025, namun tidak bersambut. Pesan tersebut tidak kunjung dibaca hinga berita ini naik tayang.

Sikap diam Kabir menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, sebagai ketua pansus, ia memegang peran strategis dalam proses evaluasi kinerja kepala daerah. Namun, peran itu tidak dijalankan Kabir.

Tak terbukanya Kabir ihwal keterbukaan informasi publik pun tergambar dari jejak digital harta kekayaan sebagai pejabat.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabir terpantau nihil. Harta kekayaan politisi PDIP ini tidak ditemukan dalam basis data LHKPN.