SOFIFI-PM.com, Komisi IV DPRD Malut memanggil kepala Dinas Pendidikan dam Kebudayaan (Dikbud) Malut dan jajarannya untuk membicarakan sejumlah permasalahan pendidikan yang ditemukan Deprov pada saat reses baru-baru ini. Permasalah yang ditemukan itu berupa infrastruktur pendidikan, fasilitas sekolah, juga gaji para guru honor yang belum dibayar selama 5 bulan di tahun 2019.

“Kami melakukan rapat kerja dengan Dinas Pemdidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terkait masalah pendidikan di Malut, yang kami temukan agar segera dituntaskan,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Malut  Haryadi Ahmad, Senin (6/1/2020).

Haryadi mengaku, dalam reses itu ditemukan sejumlah permasalahan yang dihadi sekolah, yakni kekurangan sarana-prasana sekolah SMA/SMK. Selain itu, terdapat kekerasan guru terhadap anak murid dan gaji guru honor yang belum dibayar selama 5 bulan. “Kekurangan sarana dan parasarana Sekolah terutama SMAN 7 Halmahera Selatan (Halsel). Kemudian, ditemukan oknum Guru SMA Negeri 1 Kabupaten Pulau Taliabu Selatan yang aniyaya siswa. Serta membahas persoalan Gaji Guru Honorer yang belum dibayar selama 5 Bulan. Masalah-masalah ini yang kami mempertanyakan pada dikbud bagimana respon mereka,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi IV juga terus menekankan pada pencaiaran dana Bantuan operasional sekolah (BOS) agar tidak terlambat lagi, karena sangat berpengaruh pada aktifitas sekolah. ”Kami juga tekankan agar setiap triwulan pencairan dana BOS tidak terlambat,” tegasnya. (iel/red)