TERNATE-PM.com Kerukunan Pelajar Mahasiswa Galela (KPMG) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar aksi penolakan PT. Halmahera Jaya Mining yang hadir di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Aksi yang dilakukan KPMG di depan kantor RRI Ternate, depan pasar Gamalama dan berakhir di kantor Wali Kota Ternate, Senin (21/10).
Masa aksi menuntut agar Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasubauntuk mencegah kehadiran tambang yang dinilai akanmerusak lingkungan dan berdampak buruk bagi masyarakat Malut, khusunya Halut dan Halbar.
“Setelah rezim orde baru, kini Indonesia telah masuk dalam transisi demokrasi yang akan membawa keistimewaan dan kenikmatan bagi seluruh daerah yang berada di pelosok Indonesia, namun sayangnya demokrasi yang seharusnya berpihak kepada masyarakat, kini berpaling menjajah masyarakatnya sendiri dengan format demokrasi, ” kata Fuji Pangandro selaku Korlap pada aksi tersebut.
Menurutnya, khususnya di wilayah Galela merupakan salah satu kawasan dengan potensi yang sangat luas, dimana masyarakatnya hampir 89 persen sebagai petani, mata pencarian hanya bergantung pada hasil bumi kelapa dan pala untuk menghidupkan keluarganya. “Dengan kelapa/kopra sudah terbukti menghidupkan kami, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya, namun kondisi telah berubah, ” ujarnya
Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur Malut H. Abdul Gani Kasuba agar bisa menerima tuntutan mereja untuk menolak IUP operasi produksi PT. Halmahera Jaya Mining di Galela. “Stop eksploitasi lahan petani, PT. Halmahera Jaya Mining cacat hukum, masyarakat Galela sejahtera tanpa PT. Halmahera Jaya Mining, pemprov stop merampok tanah Galela secara ilegal, dan cabut 313 IUP di Malut,” katanya.
Pemerintah harus selesaikan konflik agraria di Malut, dan Pemprov segera hadirkan investasi yang bergerak di bidang produksi kelapa. Kalau tuntutan ini tidak direspon oleh pemprov maka pihaknya akan melakukan aksi lanjutan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. (Cr-01/red)
Tinggalkan Balasan