Di Halteng, Pendung Elang Demo Sakir Ahmad
TERNATE-PM.com, Puluhan massa pendukung calon Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Malut, Edi Langkara (Elang) menggelar demonstrasi di depan Sekretariat Kantor DPD I Golkar Malut pada Minggu kemarin (15/03/2020).
Dalam aksi itu, pendukung Elang menuntut agar Alien Mus selaku Ketua DPD I Partai Golkar Malut untuk mundur dari pencalonannya sebagai ketua DPD. Selain itu, massa aksi juga menolak kedatangan Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Rizal Mallarangeng yang rencananya akan tiba pada, Senin (16/03/200) hari ini.
Penolakan terhadap Alien karena, massa aksi menilai mantan anggota DPRD Malut itu selama memimpin Golkar Malut terlalu menanamkan sikap otoriter. Masa juga menilai, di kepemimpinan Alien, banyak kursi legislatif di kabupaten/kota maupun di provinsi mengalami penurunan. “Kursi Golkar di legislatif mengalami penurunan drastis. Membuat Golkar yang menjadi unsur pimpinan kalah dari partai lain,” kata Koordinator Hasyim Abdul Karim dalam orasinya.
Selain itu Hasyim mengatakan, Golkar merupakan partai besar dan dimiliki orang banyak. Sehingga, diharapkan pimpinan DPD Golkar Malut harus berorientasi untuk mencerdaskan kehidupan politik dan mengelola partai dengan baik. “Artinya tidak semena-mena menggunakan partai politik, sebab itu akan menghancurkan tatanan politik dan demokrasi di Malut,” jelasnya. Olehnya itu, kata dia kepemimpinan seperti Alien Mus harus diakhiri dan dievaluasi, tidak boleh dibiarkan saja seperti ini.
Bahkan dalam masa kepemimpinannya, kata Hasyim. Alien tidak pernah melakukan konsolidasi organisasi yang maksimal. Selain itu, ketua DPD II di depak semena-mena tanpa melalui mekanisme. “Oleh karena itu kita harus bersatu untuk mengakhiri sistem demokrasi seperti ini. Karena partai Golkar di bawah pimpinan Alien Mus begitu tak berkembang, banyak buktinya dengan hilangnya kursi di legislatif dan pada saat Pemilu kemarin,” ungkapnya.
Secara terpisah, Ketua Panitia Musda V DPD Golkar Malut Arifin Djafar kepada awak media menyampaikan aksi yang digelar pendukung ELang itu hanya bagian dari dinamika Musda. Sehingga pihaknya menanggapi dengan biasa. “Bukan Golkar kalau tidak ada dinamika,” tuturnya. Kata dia, kubu Edi Langkara, yang juga sebagai bakal calon Ketua DPD I Golkar Malut, harusnya kalau ingin menyampaikan aspirasi dengan santun, bukan malah dengan cara yang salah. “Kubu Edi sebenarnya ingin menyampaikan aspirasi, tetapi dengan cara yang salah,” cetusnya.
Arifin Djafar mengatakan, masa aksi yang mendatangi Sekretariat Golkar merupakan masa bayaran dari Edi Langkara. Dimana massa aksi tersebut, kebanyakan merupakan ojek pangkalan yang dibayar sebesar Rp 100.000 per orang. Sehingga pihaknya hanya mengambil sikap tenang, karena pada Demonstrasi kemarin tak terjadi apa-apa. “Kami mendengar apa yang mereka katakan, dan kami menganggap itu biasa saja, semua orang punya hak bicara. Dan karena tidak ada tindakan kekerasan maupun pengrusakan, maka wajar-wajar saja jika mereka menyampaikan pendapatnya,” ujar Arifin.
Musda sendiri, kata dia tetap akan digelar pada besok (hari ini, red), pukul 20.00 WIT. “Akan dihadiri 7 orang pengurus DPP, diantaranya ; Wakil Ketua Umum Rizal Mallarangeng, dan 6 pengurus DPP lainnya,” sebutnya seraya mengatakan, untuk persiapan Musda sendiri, sudah berjalan 98 persen. “ Sejauh tidak ada surat pembatalan dari DPP, Musda tetap dilaksanakan besok (hari ini),” tegas Arifin. Untuk pengamanan Musda, Panitia sudah berkomunikasi dengan Pihak Polda dan Polres untuk melakukan pengamanan. “Prinsipnya, pihak keamanan akan membackup, apabila mengganggu ketertiban umum,” tutupnya.
Halteng Bergejolak
Sementara, di Halmahera Tengah (Halteng) bergejolak. Ini karena ketua DPD II Sakir Ahmad melakukan resuffle pengurus. Kondisi tersebut memicu kemarahan ratusan simpatisan, Pincam, Pimdes, serta pengurus harian maupun pendukung Edi Langkara.
Minggu (15/3/2020), ratusan simpatisan Partai Golkar dan pendukung Edi Langkara mendatangi rumah pribadi ketua DPD II Sakir Ahmad dan kantor Golkar Halteng. Kedatangan simpatisan Golkar dan pendukung Edi Langkara itu untuk meminta ketua DPD II memberikan penjelasan terkait resavel pengurus yang dilakukan Sakir Ahmad jelang Musda.
“Tuntutan kita kenapa ketua DPD melakukan resavel sepihak, dan kenapa tidak mendukung Edi Langkara. Kami meminta kepada ketua untuk berikan klarifikasi soal resavel pengurus karena itu sepihak, serta dukungan kenapa harus mendukung Alien Mus. Padahal kita punya basis dan Edi Langkara maju mencalonkan diri,” teriak Iksan Ishak CS yang menympaikan banyak hal saat mendatangi rumah dan kantor DPD II Golkar Halteng.
Senada pengurus Pincam Golkar Halteng, Salim Kamaraja menegaskan, sebagai simpatisan, pimcam dan Pimdes partai Golkar Halteng mendesak Ketua DPD II mengikuti aspirasi dari bawah terkait dengan dukungan Edi Langkara sebagai ketua DPD I Propinsi Maluku Utara.
“Ketua DPD harus memberikan kalrifikasi terkait masalah resavel pengurus, karena yang dilakukan itu adalah secara sepihak, juga mengapa dukungan itu bukan ke Edi Langkara, melainkan ke Alien Mus,” tegasnya. Ia menyatakan, keikutsertaan Edi pada Musda kali ini menajdi persoalan harga diri. “Kami menyatakan dengan tegas bahwa yang dilalukan Sakir adalah seorang diri yang tidak diakui semua Pincam, Pimdes serta simpatisan Golkar dan Pendukung Edi Langkara,”pungkasnya.
Pengurus harian DPD II, Aswar Salim, menyatakan, dalam sejarah perpolitikan di Halteng, Golkar tidak pernah menang, alias selalu Kalah. Golkar menang di tahun 2019 kemarin. “Sehingga sebagai bentuk apresiasi kepada bupati yang punya kerja keras menangkan Golkar di Halteng, untuk maju bertarung ketua DPD I,”tandasnya.
Hamlan Kamaluddin menambahkan, ketua DPD II Golkar Halteng tidak paham aturan partai. Kenapa disampaikan demikian lantaran yang dilakukan Sakir Ahmad itu tidak mengikuti fatsun partai tapi mengikuti keiginan pribadi.
Diketahui, pada kesempatan itu, seluruh simpatisan, pengurus, pincam, pimdes dan pengurus DPD II Golkar menyatakan, bahwa yang disampaikan Sakir Ahmad bahwa dirinya melakukan rapat bersama pengurus pincam, pimdes dan menetapkan Alien Mus sebagai ketua DPD itu tidak benar, menurut mereka tidak ada rapat pleno menetapkan itu. (msj/mg02/red)
Tinggalkan Balasan