Digelar Pekan Depat
TERNATE-PM, Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Malut ditunda lagi. Sebelumnya musda sedianya digelar pada 3-4 Maret, kemudian dijadwalkan Senin (9/3/2020) hari ini, namun ditunda lagi sampai dengan Senin (16/3/2020) dan Selasa (17/3/2020) pecan depan.
Penundan pelaksanaan musda Golkar Malut ini dibenarkan Ketua panitia pelaksana Arifin Djafar. “Kami sudah menerima surat penundaannya dari DPP. Dalam surat yang diterima DPD Golkar Malut ini, Musda akan digelar pada tanggal 16-17 Maret 2020 pekan mendatang. Nanti, informasi lebih lengkapnya akan digelar jumpa pers bersama awak media, besok (hari),” ungkap Ketua Panitia Musda Arifin Djafar, saat dihubungi via telephone, Minggu (08/03/2020) tadi malam.
Sementara, penundaan pelaksanaan Musda ini sebelumnya sudah dikomentari Edi Langkara (Elang). Kepada wartawan Posko Malut, Elang yang juga Bupati Halmahera tengah (Halteng) ini mengatakan musda akan kembali digelar pada 16-17 Maret mendatang. “Penundaan Musda ini lebih pada kesiapan panitia penjaringan dan teknisnya tidak dilaporkan ke DPP sehingga berujung pada penundaan. Saya mencermatinya seperti itu, karena secara politik pihak tetangga sebelah harus memahami,” terangnya.
Ditanya soal, syarat dukungan sebanyak 30 persen atau sebanyak lima suara yang belum capai sebagaimana yang disampaikan Steering Committee (SC) Musda Golkar beberapa waktu lalu.
Menurut Elang, syarat dukungan 30 persen tidak masalah karena sudah terpenuhi. Dukungan 30 persen tersebut akan diserahkan saat pembukaan Musda. “Semua telah siap dan lengkap, tinggal diserahkan saja. Saya memiliki sembilan suara dukungan yang terbagi atas 6 DPD II, ditambah dengan 2 suara ormas dan tambah lagi satu suara DPP, maka akan menjadi 10 sura,” kata Edi.
Dia mengajak kepada kader partai agar dapat melihat dari batas ke bawah. Karena keterwakilan tidak absolute pada voters. Berbeda dengan pilkada, pada pilkada foternya adalah personaliti. Namun demokrasi keterwakilan seperti Musda ini, maka mempertemukan keterwakilan antara bawah dan atas. Substansi demokrasi keterwakilan itu harus mempertemukan elit dan pelaksana di daerah. Dengan begitu barulah akan melahirkan keputusan politik. Artinya lebih tinggi adalah ketua umum. “Sehingga jika mereka mengatakan, petahana Alien mendapatkan restu dari DPP yakni Kahar Muzakir, saya (Elang) tegaskan mendapatkan dukungan langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Sehingga jika mereka mengatakan dapat restu, itu dari mana?,” tanya Edi.
Dia mengklaim,. mendapat dukungan langsung dari Airlangga untuk memimpin DPD I Partai Golkar Malut. Ssedangkan kandidat yang lain tidak sama sekali. “Kepada seluruh kontestan Pilkada 2020 untuk tidak dikenai mahar politik sama sekali. Dan biaya survey, kandidat akan dibiayainya sendiri tanpa membebankan kepada kontestan maupun DPD Golkar. Saya siap mengundurkan diri dari DPP, karena pencalonan saya ini didorong langsung Ketua umum,” tutupnya. (wm02/red)
Tinggalkan Balasan