Jika Memungkinkan Dilakukan Karantina Wilayah

TERNATE-PM.com, Fraksi Partai NasDem DPRD Kota (Dekot) Ternate mendorong Pemkot Ternate untuk memperpanjang status siaga darurat Covid-19 hingga April 2020. Ini sebagai langkah ikhtiar, untuk menekan penyebaran coronavirus (covid-19) di Kota Ternate sebagai pintu masuk, baik dari penerbangan udara  maupun laut.

“Selain itu juga, Kota Ternate menjadi pintu masuk semua pasien Covid-19, karena RSUD Busori menjadi rujukan. Untuk itu, jika ada kebijakan karantina wilayah di Kota Ternate maka keputusan tersebut harus diikuti oleh jaminan ekonomi kepada rakyat Ternate,” kata ketua Fraksi NasDem Kota Ternate Nurlela Syarif, kepada Posko Malut, via handpone, Minggu (28/3/2020).

Menurut anggota DPRD dua periode ini, dalam penanganan covid-19 ini, perlu ada sinergitas dan kesepahaman kerja antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkot. “Model penyebaran Covid-19 mulai penularan dari manusia ke manusia yang sudah terkena virus ke yang belum. Nah hampir rata-rata model penyebarannya juga dari orang yang melakukan perjalanan dari daerah terjangkit,” ujarnya

Dia mengusulkan, apabila Pemprov dan Pemkot terpaksa harus melakukan karantina wilayah untuk menekan virus Corona, maka tentu harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat (Pempus) dengan catatan, karantina wilayah dilakukan untuk migrasi manusianya saja, sementara untuk distributor logistik tetap berjalan mengingat Kota Ternate sangat bergantung pada wilayah luar seperti, Manado, Bitung, Surabaya, Halmahera dan beberapa daerah lain. Selain itu kebijakan subsidi kepada rakyat juga harus dipikirkan.

“Perlu kami tegaskan menjelang ramadan dipastikan agak terjadi lonjakan mudik ke Ternate mulai dari mahasiswa dan lain-lain. Pusat penyebaran Corona ini salah satunya di Jakarta. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang dari Jakarta dan kota yang sudah tertular kemungkinan membawa virus ke Ternate apabila musim mudik tiba,” jelasnya.

Dia mengkhawatirkan, bila mana tidak dikarantina maka penduduk pendatang yang nanti pulang ke Ternate akan membawa wabah ini. Ini sebagai ikhtiar. Salain itu, Penting juga, dia meminta pemkot untuk menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat. Gula sudah 2 minggu langka, bagaiman dengan ketersediaan beras, dan lainnya. Bagimana ketersediaan cadangan seperti kasbi, pupeda, gula merah, dan lain-lain untuk antisipasi. Fraksi Nasdem mendorong untuk bisa subsidi listrik dan PDAM bisa diberikan semasa karantina yang nanti jika berlangsung.

“Jika kebijakan karantina wilayah yang kami desak Ternate siap, segera merumuskan kebijakan rencana aksi terkait masalah pangan, masalah metode pendidikan belajar mengajar, terus masalah fasilitas kesehatan, hak dasar pendidikan dan kesehatan rakyat Ternate harus terpenuhi,” ungkapnya.

“Saya menegaskan harus sinkron antara provinsi dan kota Ternate dalam menjalankan keputusan ini. Serta sampaikan kepada publik jika Malut atau Ternate siap apabila karantina dilakukan,” jelasnya.

Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda meminta Wali Kota Ternate selaku kepala daerah tegas dalam menyediakan fasilitas bagi Pasien PDP covid-19 di Ternate. ”Ini menyangkut masalah kemanusiaan. Jangan terlalu bergantung kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), segera mengambil tindakan menyediakan fasilitas untuk penanganan PDP Covid-19 di Kota Ternate,” tegas Heny.

Menurutnya, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba hingga saat ini belum mengambil tindakan terkait penyediaan lokasi PDP, bahkan di rapat gugus Covid-19 beberapa kali dilakukan Forkopimda Pemprov tidak ada hasil, tapi hanya diwacanakan. Begitu juga Pemkot Ternate hingga saat ini tidak ada jawaban ataupun hasil tapi hanya diwacanakan. Saat ini, lanjut Heni, masyarakat terus mendesak dan memprotes kebijakan DPRD Kota Ternate terkait dengan fasilitas PDP Covid-19 yang hingga sekarang tidak ada kepastian.

Heni mengaku, saat ini DPRD didesak oleh masyarakat agar segera pastikan dan siapkan fasilitas khusus PDP Covid-19, karena ditolak beberapa gedung yang ada di Kota Ternate untuk dijadikan tempat PDP, wali kota Ternate memiliki satu gedung yang strategis yaitu hotel Vellya. “Selaku pemimpin daerah, harus korbankan segala sesuatu yang terjadi di daerah demi kepentingan masyarakat. Masalah kontrak dan keuangannya nanti dilakukan koordinasi dengan Pemprov, yang penting tempatnya sudah pasti,” tegas Heni.

Jadi wali kota Ternate jangan lagi  menunggu respon dari Pemprov yang selalu melakukan rapat tapi tidak menghasilkan solusi yang tepat. “Oleh karena itu, wali kota sebagai tuan rumah dan punya wilayah kota Ternate, segala aktivitas serta pintu masuk dan keluar masyarakat Malut mulai dari transportasi laut dan udara ada di kota Ternate, kalaupun tidak mau di lockdown harusnya walikota cepat mengambil tindakan untuk menyiapkan tempat penanganan pasien PDP, persoalannya pasien juga saat ini semakin bertambah di Malut, “ungkapnya

“Sebagai pimpinan daerah dan orang tua yang bijaksana, korbankan lah segala sesuatu untuk masyarakat kota Ternate, dan jangan mengharapkan kebijakan dari Pemprov, walikota harus tegas dan cepat untuk mengambil tindakan tersebut agar tidak ada lagi protes dan keluhan dari masyarakat untuk DPRD dan Pemkot,” pungkasnya. (nox/red)