MOROTAI-PM.com, Pengurus Besar Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Morotai (PB Hippamoro) Maluku Utara menolak keras, jika Bupati Benny Laos menunjuk pejabat diluar Morotai untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Jika dikemudian hari, pengusulan pergantian Sekda dilakukan bupati tidak mempertimbangkan nama-nama calon Sekda yang bukan putra daerah, maka tentunya kami secara kelembagaan menolak hal itu. Sebab, bagi kami masih ada putra putri daerah pulau Morotai yang memiliki kriteria persyaratan, baik latar belakang, riwayat dan rekam jejak dalam birokrasi yang profesional dan memiliki reputasi baik dan layak menjadi Sekda,” tegas Ketum PB Himmamoro Malut, Rizal Popa dalam rilisnya kepada Posko Malut, Selasa (14/01/2020).
Jika Bupati Benny menggantikan Sekda, maka pergantiaanya harus berdasarkan Perpres RI nomor 3 tahun 2018, tentang pejabat sekretaris daerah yang termuat dalam pasal 8 mengenai pengusulan calon sekretaris daerah. Selain itu, aspek profesionalisme dan pandangan tentang Morotai kedepan lebih baik, harus menjadi prioritas.
“Bupati perlu menempatkan seorang calon Sekda yang harus mampu melihat bagaimana Morotai ke depan, artinya memiliki kemampuan bagaimana membawa morotai ke depan. Saya kira untuk pengenalan wilayah untuk bisa terkoordinir program-program dinas dengan baik, tentu yang mengenal Morotai secara detail. Sekda itu betul-betul mampu menjadi motor penggerak, di samping bupati sebagai pemegang policy utama,” terangnya.
Lebih jauh katanya, jabatan Sekda tentu sangat strategis, selain pejabat tertinggi di birokrasi tetapi juga menjadi motor penggerak dan mengkoordinasikan OPD dalam melaksanakan semua program. Untuk itulah, Sekda ini harus dipilih dari kalangan pejabat yang sudah memiliki reputasi yang terukur secara mekanisme. (ota/red)
Tinggalkan Balasan