TERNATE-PM.com, Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, selain fokus pada penanganan penyebaran Covid 19, juga harus proaktif dan jeli merumuskan kebijakan pendidikan yang dirumahkan bagi para siswa dan guru dalam masa perpanjang status darurat Covid-19 di Kota Ternate.
“Meskipun arahan sistem belajar mengajar mengunakan medium teknologi informasi, akan tetapi perlu dievaluasi juga karena tidak semua siswa dan orang tua yang sedang belajar dirumah, memiliki akses teknologi, akses internet serta fasilitasnya. Begitu juga dengan para pengajar guru, tidak semua guru juga melek teknologi,” kata Ketua Fraksi NasDem Kota Ternate Nurlela Syarif, kepada Posko Malut.
Menurutnya, Fraksi NasDem mendorong Dinas Pendidikan, agar fokus dan seriusi kaitan makanisme dan sistem belajar mengajar jarak jauh yang tepat, efektif dan berkeadilan. Selain mengunakan teknologi perlu juga ada upaya manual dengan cara menginventarisir kondisi siswa dan guru.
“Kami mengusulkan alokasi dana Bos dan Bosda perlu direvisi juknisnya, agar bisa menfasilitasi para guru membeli pulsa data internet atau pulsa untuk telpon agar para guru berkewajiban memantau dan berkomunikasi dengan orang tua kaitan perkembangan sistem belajar mengajar di rumah,” ujarnya
Bagi srikandi parlemen ini, yang dihadapi saat ini masalah serius, karena anak-anak jika dirumahkan dikhawatirkan akan lebih banyak bermain gejet atau henpond atau menonton televisi. Memang diakui dari beberapa sekolah model sistem belajar jarak jauh dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Ternate dengan mengunakan fasilitas IT ada yang cukup optimal, tapi kembali lagi Diknas dalam hal ini harus fokus, serius dan terus dievaluasi teknis dan implementasi dilapangan.
“Saya mengikhtiarkan agar masa perpanjang darurat Covid 19, pelayanan atas hak-hak atas mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak diseluruh sekolah dan setiap tingkatan dapat berlangsung optimal, saya bafikir bagaimana anak-anak sekolah yang orang tuanya bermata pencarian tidak tetap seperti tukang ojek, buruh, petani dan lain-lain, kasihan apakah mereka bisa mengikuti mekanisme belajar model ini, Pemkot harus berfikir hal-hal yang paling mendasar sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat kita, apalagi yang ekonomi lemah,” akhir Nurlaela. (nox/red)
Tinggalkan Balasan