SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mengkaji rumah sakit (RS) MER-C Galela yang dibangun oleh Yayasan MER-C atas dukungan dari masyarakat Galela Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Pasalnya Pemprov sudah memiliki dua rumah sakit.
Demikian disampaikan Sekprov Malut Samsuddin A Kadir setelah menerima dokumen administrasi, serta asetnya secara resmi diserahkan anggota DPRD Jasmin Rainu kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara disela- sela Paripurna jawaban faraksi atas Ranperda Pengelolaan aset daerah Provinsi Maluku Utara Senin (23/11).
Anggota Deprov Jasmin Rainu mengaku sampai saat ini progres pembangunan 90 persen. Untuk mengaktifkan RS MER-C membutuhkan anggaran. “Kami meminta kepada Gubernur Maluku Utara agar take over RS MER-C dan dijadikan sebagai RSUD Pemprov,” ujarnya.
Dia mengaku, saat ini pembangunan lanjutan RS MER-C tersendat setelah, Yoze Rizal sebagai ketua Yayasan Mercy pusat meninggal dunia. Pihak panitia pembangunan dan yayasan MER-C Galela telah berupaya tetapi terkendala dengan dukungan biaya untuk pembangunan, sehingga pada saat reses DPRD Provinsi masyarakat menyampaikan agar pemerintah provinsi take over RS MER-C, sehingga secepatnya diaktifkan. ”Setelah melihat urgensi sebuah RS dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah melalui Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Malut dengan harapan agar dapat mentake over RS MER-C Galela. Sekarang masyarakat sudah serahkan, tinggal selanjutnya langkah Pemprov menindaklanjuti,”harapnya.
Sementara, Sekprov Malut Samsuddyin A Kadir mengatakan, RS yang dibangun MER-C cuman kelihatan mereka kesulitan dalam operasionalisasinya. “Jadi nanti kita pelajari, apakah memungkinkan untuk dijadikan RS daerah karena tong pe RS sudah ada 2 nih, ada dr. Chasan Boesoirie, dan RS Sofifi,” katanya seraya mengatakan, akan mempelajari lebih dulu permintaan masyarakat tersebut.
Menurutnya sebenarnya juga nanti apakah RS itu nanti kita integrasikan dengan Puskesmas yang ada di Galela akan , tetapi Puskesmas itu milik Pemda Halur, kemudian RS juga ada di Halut, sehingga nanti di carikan jalan keluarnya.”,saya kira ini kan aspirasi yang disampaikan masayrakat, kita patut menerima, kemudian nanti kita tindaklanjuti jalan terbaiknya seperti apa”,akunya.
Dikatakan lagi bahwa, diserahkannya masyarakat ke Pemprov rupanya karena mereka sudah tidak bisa bikin pengelolahan”, mau dihibahkan ke mereka juga tentu saja masyarakat ini kan berkaitan dengan tenaga, berkaitan dengan operasional, banyak hal. ini kalau RS di Kota-Kota kan sudahh tidak mau, yang jelas ini karena di Daerah, nanti kita lihat keuntunganya bagaimana. Kita koordinasikan dengan B idang Aset, dengan Dinas Kesehatan untuk torang tindaklanjuti seperti apa,” pungkasnya. (iel/red)
Tinggalkan Balasan