Pemprov Malut Tetapkan APBD Induk 2021 Defisit Rp 530 Miliar

Posko MalutSenin, 30 November 2020 | 13:25 WIT

SOFIFI-PM.com, DPRD Provinsi (Deprov) Malut akhirnya mengesahkan APBD induk 2021 pada Sabtu (28/11).

APBD induk 2021 yang disahkan melalui rapat paripurna itu, dengan rincian pendapatan daerah Rp 2,8 triliun lebih (Rp 2.848.919.610.000), dan belanja daerah Rp 3,3 triliun lebih Rp 3.378.919.610.000) atau deficit Rp kurang lebih Rp 530 miliar. (selengkapnya lihat grafis).

“Secara umum 8 Fraksi di Deprov Malut memberikan catatan, masukan, dan rekomendasi kepada pemprov malut untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada prinsipnya, ke-8 Fraksi tersebut menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ungkap juru bicara Banggar Deprov Malut Risno Sadonda, saat membaca rekomendasi Banggar.

Sementara Wakil Gubernur Malut, M. Ali Yasin Ali saat menyampaikan pendapat akhirnya menjelaskan, gambaran makro struktur APBD induk 2021, dari sisi target Pendapatan Daerah seperti yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,8 triliun lebih.

Untuk mengakomodir berbagai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021, maka target Belanja Daerah sebesar Rp 3,3 triliun lebih, yang penggunaan dan pengelolaannya harus tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pembiayaan Daerah dirancang sebesar Rp 530 Miliar. Pada tahun 2021 kemampuan anggaran kita masih terbatas, dibandingkan dengan banyaknya program dan kegiatan yang harus kita laksanakan.

Karena itu, diharapkan kebijakan program-kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2021, tetap ditujukan pada proses penanganan pembangunan yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah. “Kepada Pimpinan Perangkat Daerah pengelola pendapatan, Saya mintakan perhatian khusus agar mengoptimalkan kinerja penerimaan pendapatan di tahun 2021 sehingga belanja kegiatan tahun 2021 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Harapan ini, tentunya dilandasi keinginan dan komitmen agar pembangunan yang dilaksanakan pada gilirannya dapat mewujudkan akselerasi pembangunan daerah untuk mewujudkan visi “Maluku Utara SEJAHTERA 2024”, yang tentu bersinergi juga dengan berbagai kebijakan program prioritas Pemerintah Pusat,” harapnya. (iel/red)

KOMPOSISI APABD INDUK 2021