WEDA-PM.com, Untuk mendorong percepatan pembangunan di Halmahera Tengah, pemerintah terus melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. Ini untuk merespon penetapan Halteng sebagai kawasan berbatasan negara sebagai lokasi prioritas Tahun 2020-2024.
Sekretaris Bappelitbangda Pemkab Halteng Mufti Murhun mengatakan, di Halteng terdapat tiga kecamatan yang masuk dalam kawasan perbatasan, yakni kecamatan Patani Utara, Patani Timur, Patani dan Kecamatan Pulau Gebe yang berbatasan langsung dengan Republik Palau. Ini berdasarkan peraturan presiden (Perpres) 34 tahun 2015 tentang tata ruang kawasan perbatasan antar negara Maluku dan Papua. “Upaya ini sudah direspon oleh BNPP dibeberapa kali pertemuan bersama dalam rangka penyusunan rencana induk pembangunan di kawasan perbatasan untuk tahun 2020-2024,” kata Mufti Murhun, Minggu (16/2/2020).
Ia menyatakan, rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah Abdurahim Odeyani. Pada kesempatan itu, Wabup telah mengarahkan upaya agar pemerintah pusat dapat menaruh perhatian pada kawasan perbatasan, dan telah direspon dengan baik. “Untuk itu pimpinan OPD harus serius dan menyampaikan program dan kegiatan yang penting dan prioritas, agar dapat masuk dalam rencana induk perbatasan,” jelasnya.
Ia berharap draf renduk yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pemda lewat Bappelitbangda, dapat dilengkapi. Bahkan pihaknya membuka kesempatan untuk usulan bidang lainnya. “Secara ringkas hasil rakor menggambarkan usulan program dan kegiatan yang mencakup layanan sosial dasar juga program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi kawasan Lokpri seperti perkebunan, perikanan dan pariwisata,” paparnya.
Ia menyatakan, saat ini hasil rakor telah difinalkan oleh tim BNPP RI dan tinggal menunggu pengesahan secara kolektif melalui PerPres tentang Lokpri Perbatasan antara Negara RI tahun 2020-2024. (msj/red)
Tinggalkan Balasan