TOBELO-PM.com, Manajemen PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) merespon aspirasi masyarakat lingkar tambang. Respon itu melalui forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di lima kecamatan yakni Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk dan Malifut, se Kabupaten Halmahera Utara (Halut).
Manajemen PT NHM merespon aspirasi Forum BPD itu, melalui tatap muka para forum BPD lima Kecamatan lingkar tambang. Forum BPD langsung menyampaikan sebanyak 11 poin yang merupakan aspirasi masyarakat setempat pada PT NHM yang diwakili manajemen Social Performance (SP) PT NHM. Dimana dari sejumlah poin aspirasi itu lebih cenderung pada pengelolaan anggaran dari NHM untuk Desa, rekrutmen tenaga kerja hingga hak-hak mahasiswa lingkar tambang.
Ketua forum BPD Kecamatan Kao, Dominggus Isack Bitjara mengatakan, pertemuan tersebut prinsipnya mereka para BPD lima Kecamatan hanya ingin meminta manajemen PT NHM untuk merespon dan terbuka terkait aspirasi masyarakat terutama soal tidak dilibatkan BPD dalam pelaksanaan program Haji Robert, padahal mereka juga berfungsi dalam sebagai pangawasan program H. Robert.
“Kami memang mendukung program PT NHM untuk kesejahteraan akan tetapi prinsipnya kami BPD lingkar tambang minta penjelasan saja agar realisasi program sosial NHM benar-benar sesuai,”katanya. Jumat (28/05).
Sementara perwakilan PT NHM melalui, Rustam, salah satu karyawan manajemen SP, menuturkan bahwa perlu diketahui bahwa dana NHM Peduli, Haji Robert Peduli adalah program langsung dari Presdir NHM sehingga beda halnya dengan dana PPM.
“Jadi pesan pak Haji ketika program Pak Haji peduli serta PT NHM peduli melalui beda rumah hingga santunan dana kepada janda duda maupun anak yatim-piatu sudah diatur secara proposional sehingga tidak menjadi masalah,”tuturnya.
Sesuai dengan progres lanjut Rustam, sebenarnya Haji Robert juga kecewa dengan beberapa Desa soal uang untuk bedah rumah di transfer Rp 60 juta langsung ke rekening para kades namun pelaksanaan lambat.
” Berdasarkan evaluasi di lapangan bahwa uang yang sudah di transfer tidak dipergunakan dengan benar, namun ada juga uangnya belum di transfer namun pembangunannya sudah berjalan,”terangnya.
“Saya bukan pengambil keputusan namun apapun yang di sampaikan oleh saudara-saudara akan kami sampaikan ke pimpinan kami,”sambungnya.
Terkait dana 1 persen menurut Rustam, memang menjadi wilayah tugas mereka di manajemen SP PT NHM sehingga itu akan disampaikan secara rinci.”Soal dana 1% ini memang ranah kami dan kami akan sampaikan secara rinci, namun karena masalah ini adalah masalah program dari Presdir jadi kami sekali lagi akan melaporkan ke pak Haji terlebih dahulu,”ujarnya.
“Pak haji sampaikan bahwa silakan kades atur uang Rp 20 juta di bagikan kepada perangkat desa dengan Proposional, tidak ada petunjuk untuk pembagian secara pasti namun ada juga Kepala Desa mengatur baik mungkin sehingga tidak ada keributan,”lanjut Rustam.
Masalah bedah rumah dikatakan Rustam, adalah benar-benar orang yang tidak mampu yang mendapatkannya dan tidak ada tembang pilih.
“Kedepannya BPD akan dilibatkan jadi tinggal di atur. Kemudian terkait dengan pengelolaan PPM di tahun 2020 kementrian ESDM dalam memberikan ijin kepada PT NHM agar melakukan tanggung jawab sosial tidak lagi di bagi-bagikan berupa uang kes ke masing-masing desa namun melalui CV-pihak ke tiga berupa pengadaan barang dan jasa,”jelasnya.
PT NHM juga akui bahwa di tahun 2020 kemarin masih ada yang belum sesuai dengan yang kami harapkan, Setiap desa dalam mengikuti pengadaan harus mengikuti standar harga sesuai dengan peraturan Bupati.
“CV yang ada tidak diambil dari daerah luar, namun dari kecamatan masing-masing, sehingga pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah untuk realisasi anggaran insentif BPD melalui rekening Kepala Desa karena dalam pengecekan ada BPD yang tidak memiliki rekening namun kedepannya insentif tersebut akan disalurkan ke ketua BPD masing-masing desa,”pungkasnya.
Selanjutnya masalah penambahan karyawan 1 Desa 1 orang dan 2 orang per kecamatan dijelaskan perwakilan NHM ini bahwa rekomendasi langsung haji Robert pada Camat dan Kades dengan tujuan agar karyawan dapat bekerja sama pemerintah setempat.
“Untuk koperasi, tujuan dibentuk adalah bagaimana setiap kecamatan dapat mensuplai kebutuhan dasar pada PT NHM, dan ini adalah program Pak Haji sendiri dan akan diberikan modal pinjaman sehingga ada pengembangan,”tandasnya.
Terakhir soal bantuan pendidikan alias dana pendidikan yang masuk dalam program SDM lingkar tambang disampaikan Rustam bahwa, hal ini masih menunggu pertemuan lanjut, namun konsepnya sudah siapkan hanya saja realisasi dan besaran anggaran kita tentukan secara bersama.
“Salah insentif BPD ini juga menjadi harapan kami, jadi hal tersebut akan kami tampung dan kami sampaikan ke pimpinan sehingga ada perhatian. Sementara soal keinginan pertemuan BPD dengan Pimpinan perusahaan, yang jelas ada niat untuk bertemu dengan kades dan BPD namun waktunya belum di tentukan, jadi kita menunggu penyampaian Pak Haji masalah pertemuan,”tuturnya.(Mar/red)
Tinggalkan Balasan