poskomalut, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum menegaskan pentingnya penyegaran, pembelajaran, sekaligus evaluasi tata kelola pengadaan barang/jasa.
Ini disampaikan Hairil saat membuka rapat koordinasi (pakor) pemenuhan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari 10 kabupaten/kota di Bella Hotel Ternate, Kamis (28/8/2025).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa.
Agenda utama pertemuan tersebut yakni percepatan capaian tingkat kematangan UKPBJ proaktif, sesuai target yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hairil menyebut, kematangan UKPBJ bukan hanya soal administrasi dan kepatuhan regulasi.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal, agar proses pengadaan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ucap Hairil.
Lanjut Hairil memaparkan, berdasarkan data resmi https://siukpbj.lkpp.go.id per 28 Agustus 2025, dari 11 UKPBJ di Maluku Utara, baru tiga unit yang berhasil mencapai level 3 (proaktif) dengan pencapaian penuh 9/9. Yakni UKPBJ Provinsi Maluku Utara, UKPBJ Kota Ternate, dan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan.
Sementara 8 UKPBJ lainnya masih berada di bawah level proaktif dengan capaian yang bervariasi, mulai dari 8/9 hingga hanya 1/9.
Menurut Hairil, data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan antar daerah di Maluku Utara.
Hal ini menunjukkan kesiapan yang baik dalam digitalisasi, regulasi, hingga tata kelola pengadaan barang/jasa.
Mendekati Proaktif (8/9) Empat kabupaten yakni Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, dan Pulau Morotai sudah hampir menyentuh level sempurna. Kekurangan satu poin menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Kategori masih tertinggal atau jauh dari target yakni Kabupaten Halmahera Utara (6/9) dan Halmahera Tengah (4/9).
Kondisi lebih mengkhawatirkan dialami Kabupaten Halmahera Barat (3/9) dan Kabupaten Kepulauan Sula yang hanya mencatat 1/9, menandakan masih banyak aspek pengadaan yang belum terpenuhi,” ucap Hairil.
“Masih ada delapan kabupaten yang belum mencapai level proaktif. Ini menjadi fokus kita bersama. Rakor ini harus menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memperkuat koordinasi antar-UKPBJ,” ujar Hairil.
Tinggalkan Balasan