Realisasi Pendapatan Pemkot Ternate Di 2020 Jauh Dari Target

TERNATE-PM.com, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, mengakatakan target realisasi pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 tak rasional

“Jadi penyampaian data dari BP2RD Kota Ternate, lebih khusus di lain-lain pendapatan yang sah untuk beberapa sumber-sumber pendapatan ternyata realisasi jauh dari target yang di tetapkan,”kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid, kepada sejumlah wartawan, Selasa (9/3/2021)

Menurut politisi partai berlambangkan kabah ini, target di beberapa sumber yang tak sesuai realisasi pendapatan yakni seperti terkait dengan bagi hasil pajak di Provinsi Malut, misalnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dari kelima sumber pendapatan itu pihak Pemkot Ternate menargetkan sebesar Rp 119,12 miliar pada tahun kemarin. Tetapi nyatanya sampai pada penghujung tahun pada Desember kemarin itu, realisasinya hanya Rp 27,334 miliar yang dipersenken mencapai 22,97 persen

“Jika dilihat dari persentase realisasi ini maka, pendapatan lain yang sah tak mencapai target sebesar Rp 91,667 miliar. Sehingga target yang ditetapkan Pemkot bersama dengan kami (DPRD) pada APDB 2020 itu, tak rasional,”ujarnya

Lanjutnya, kenapa dirinya menyebutkan tak rasional. Karena target dan capaian target dispalitasnya terlalu besar dari Rp 119 miliar capainya hanya Rp 27 miliar dan kenapa pihaknya menyetujui, dikarenakan data yang disodorkan pihak Pemkot Ternate seperti dana bagi hasil dari pihak Pemrov Malut dari beberapa jenis pendapatan itu sebesar angka yang disebutkan itu. Sehingga langsung dibawakan untuk dibahas dalam tahap satu, sampai tibanya refocusing dan APBD perubahan kemudian dilanjutkan dengan pengetukan palu pengesahan

“Dari itulah saya meminta Pemkot Ternate, agar kedepan target-target yang di tetapkan harus rasional, artinya data-data yang disampaikan itu ke kami harus jelas terarah. Sehingga kita bisa lakukan pembahasan-pembahasan dan penyesuaian agar target itu tak jauh realisasinya nanti,”jelasnya

Ia menambahkan, hal ini dipastikan akan mengangguh belanja daerah kita. Karena dari Rp 119 miliar dan pada tahun kemarin selisi belanja dan pendapatan berkisar Rp 40 miliar, jika tak teralisasi satu aitem saja maka bisa bayangkan berapa program kita yang tak bisa direalisasikan dan jika dipaksa realisasinya akan menjadi hutang

“Buktinya apa hutang Pemkot saat ini mencapai Rp 41 miliar, karena program kerja tak bisa di bayarkan pada tahun anggaran 2020,”ucapnya

Ia mengaku bahkan pihak BP2RD beralasan semua ini masi menunggu pembigian bagi hasil dari pihak Pemprov Malut, sehingga dirinya perlu menyampaikan bahwa dana bagi hasil pihak Pemprov Malut yang tak teralisasi sebesar Rp 119 miliar itu. Ternyata dari hasil rapat pihaknya dengan DPKAD Malut beberapa waktu kemarin itu dan sesuai data yang diberikan ke pihaknya bahwa hanya tinggal dana bagi hasil tahun kemarin sebesar Rp 10,207 miliar yang bakal di bayar Maret atau April nanti

“Nanti akan terbayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada triwulan III sebesar Rp 2,500 miliar, pajak rokok sebesar Rp 1,9 miliar, pajak air permukaan Rp triwulan IV sebesar Rp 41,77 juta dan pajak air permukaan sebesar Rp 31 juta pada triwulan I. sehingga di totalkan yang belum dibayar mencapai Rp 4,812 miliar. Sedangkan pada triwulan IV pajak bahan bakar motor Rp 2,9 miliar, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama Rp 2,4 miliar, sehingga di tambahkan dengan Rp 4,812 menjadi ditotalkan Rp 10,207 miliar yang belum terbayarkan sampai kini,”akunya

Seraya Mubin yang suda empat periode menjabat sebagai anggota DPRD ini, menegaskan jika ditambahkan dengan realisasi Rp 27 miliar dengan Rp 10,207 miliar maka hanya mencapai Rp 37 miliar sekian

“Artinya sebanyak Rp 81 miliar yang takterelisasi perencanaan target pendapat lain-lain yang sah pada 2020 Pemkot Ternate. Sehingga ini estimasi kita yang tak rasional dan menyebabkan terpengaruh belanja dan pembiayaan. Bahkan dampaknya kita rsakan saat ini yang terjadi,”pungkasnya.(tal/red)