MOROTAI-PM.com, Progres pekerjaan proyek pembangunan Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai yang dikerjakan saat ini oleh PT Rajawali Indah Permai, ternyata tidak berbanding lurus dengan realisasi  anggaran yang diberikan oleh Pemda Pulau Morotai.

Sebab, pekerjaan proyek itu baru sebatas penggalian fondasi, sementara anggaran yang dicairkan sudah mencapai Rp. 720 juta dari total Rp 24 miliar lebih. Berdasarkan pantauan media ini di kampus Lemonade, ternyata galiannya baru satu bangunan, yakni bangunan Rektorat, sementara dua bangunan lain belum ada progress pekerjaan, yakni bangunan Auditorium dan Laboratorium.

“Anggarannya sudah cair 3 persen, senilai 720 juta,” ungkap salah satu pegawai Dinas PU yang juga berkapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat mempersentasikan progres pekerjaan dihadapan Ketua komisi III Ramsin Fabanyo dan anggotanya di kampus Unipas.

Mendengar itu, ketua Komisi III Rasmin Fabanyo langsung gerah. Menurut Rasmin, anggaran sebesar itu seharusnya progres pekerjaannya sudah jauh. Bahkan, progresnya sudah harus seperti proyek multiyears lainnya misalnya Oukumene, Masjid Raya dan Bumdes.

Terkait itu, Ahyar Husen, salah satu aktivis yang konsen terhadap pembangunan dan pemberantasan korupsi menyayangkan model pembangunan infrastruktur kampus Unipas. Seharusnya, proyek itu sudah harus dikerjakan di tahun 2019 sesuai dengan kontrak tahun jamak yang disepakati antara Pemda Morotai dan DPRD Morotai.

“Namanya proyek Multiyears itu, kontraktor harus menggunakan dana pribadi lebih dahulu setelah itu baru diganti oleh Pemda Morotai dan bukan sebaliknya mengharap anggaran dari pemda. Kalau 3 persen atau 700 juta itu seharusnya sudah ada fondasinya bahkan rangkanya sudah ada, kenapa ini baru galian, ada apa dengan proyek ini,” tanyanya dengan nada kesal

Ia meminta agar Dinas PU dan DPRD segera mengambil langkah tegas, sehingga proyek infratrsuktur Unipas harus selesai dalam rangka kepentingan pendidikan di Morotai yang lebih baik.

“Kalau progresnya model begini, kami dukung DPRD dan Dinas PU putuskan kontrak dengan kontraktor lain, ganti dengan yang lebih profesional, ini juga dalam rangka kepentingan Unipas yang lebih baik kedepan,” kesalnya. (ota/red)