TERNATE-PM.com, DPRD Kota Ternate, melalui Komisi II mengaku, jika melihat sistem beranggaran di APBD 2020 Pemkot Ternate, sangat berat jika pembayaran ganti rugi 81 lapak makan dibelakang Jati Land Mall yang terbakar, memakai mendahului anggaran.

“Sesuai dari keterangan Kadisprindag kepada saya, bahwa ganti rugi lapak makan diusulkan pada anggaran perubahan 2020, hanya saja saya melihat dari aspek penganggaran sangat berat dan apalagi kita mendahului anggaran sebelum perubahan,” kata Ketua Komisi II Mubin A Wahid, kepada wartawan, Rabu (18/03).

Menurutnya, saat ini kita bisa ketahui bersama, bahwa ABPD induk saja, sejumlah kegiatan pemerintah juga tak ada satupun yang berjalan secara maksimal, baik fisik dan non fisik, sehingga jika memakai mendahului anggaran itu sangat berat.

“Bisa dilihat seperti belanja pegawai dari langsung dan tak langsung terlihat pemerintah sangat tak berdaya. Karena kenapa perencanaan awal pemerintah tak bagus,” ujarnya.

“Jika pemerintah tahu hal ini dan diluncurkan pada 2021, maka kita akan jaga kesimbangan sistem belanja daerah kita. Hanya saja dengan maunya Rp 25 miliar itu diketuk bayar utang 2020 ini, maka bisa dirasakan honor PTT dan mami ASN juga belum bisa dibayar sampai ini,” akhirnya.

Sementara itu, Walikota Ternate Dr. Burhan Abdurrahman, mengaku, pembanguan kembali sejumlah Lapak makanan, menggunakan anggaran mendahului perubahan. Walikota Ternate Dr. Burhan Abdurrahman, menyampaikan, tidaklanjut dari sejumlah warung makan yang terbakar, sudah dikoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan pembangunan selanjutnya.

“Terkait dengan modelnya nanti lebih pada instansi teknis PUPR, karena tempat tersebut merupakan roh kota disitu,” ungkapnya.

Ia mengaku, kota ini hidup karena tempat itu menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi, sehingga dirinya telah meminta kepada Disprindag untuk melakukan koordinasi dengan PUPR, untuk dibahas pembangunannya.

Menurutnya, untuk melakulan perbaikan tempat itu, maka bakal menggunakan anggaran mendahului perubahan. “Karena ini sifatnya perdagangan, yang membawa keuntungan bagi orang yang menetap disitu, berbeda dengan dana bencana alam, sosial dan lainnya. Kita upayakan sebelum ramadhan,” jelasnya. (nox/cha/red)