TERNATE-PM.com, Wakil Walikota (Wawali) Ternate Abdullah Taher, nampaknya tak bisa berbuat banyak, terkait konflik internal di PDAM Kota Ternate. Bahkan, Wawali menyerahkan sepenuhnya masalh PDAM ke Walikota Ternate Burhan Abdurahman.

“Evalausi Struktur PDAM itu tergantung Pak Walikota,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (09/12/2019).

Dirinya mengakui, baru selesai mengikuti kegiatan air bersih dan sanitasi yang dibuka Wapres di Jakarta. Pemerintah pusat, melalui  program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan dana yang besar diharapkan dapat  bisa mengatasi pelayanan air bersih ke masyarakat.

Khusus Kota Ternate, lanjut orang nomor dua dilimngkup Pemkot Ternate ini, sudah terealisasi, hanya saja belum maksimal.

“Terkadang sudah berhari-hari air tidak jalan, istilah pelayanan air masih menggunakan sistem bergilir, terutama daerah-daerah ketinggian yang tidak terjangkau, seperti Jerbus kemudian Kelurahan Jan,” akui Abdullah.

Menurutnya, PDAM  sering didemo mahasiswa maupun masyarakat, karena pelayanan air bersih yang belum maksimal. Belum lagi keluhan tentang air salobar. Pemkot Ternate berupaya, agar program pemerintah pusat, terkait air bersih dapat melayani secara merata.

“Jadi tidak  hanya melayani masyarakat di daerah rendah, tetapi melayani masyarakat yang  berada di dataran ketinggian,” ucapnya.

Terkait dengan evaluasi, Abdullah menyebutkan, evaluasi dilakukan dalam waktu dekat,  tergantung walikota. “Evaluasi nanti tergantung Pak Walikota,” akhirnya. (cha/red)