Status Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Anggota DPRD Malut Menunggu Audit BPK

poskomalut, Penyelidikan dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menunggu perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut.

Ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Sufari, kepada awak media di Gedung  Kejati  Senin (5/1/2025).

“Kami masih menunggu perhitungan keuangan negara. Jadi pointnya kita menunggu perhitungan kerugian negara saja. Jika sudah ada kami pelajari lagi,” tegasnya.

Terkait kasus ini puluhan saksi sudah dimintai keterangan, baik pihak Sekretariat DPRD maupun eksekutif. Antara lain mantan Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019-2024, Kuntu Daud yang kini menjabat wakil ketua DPRD.

Ketua DPRD Maluku Utara periode 2024-2029, M. Iqbal Ruray, juga tak luput dari pemeriksaan penyidik jaksa. Termasuk mantan anggota DPRD Maluku Utara, Muhaimin Syarif,  terpidana kasus OTT KPK.

Sementara saksi dari ASN yakni mantan Kabag Hukum DPRD Maluku Utara yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, Isman Abbas.

Mantan Kabag Umum DPRD Maluku Utara, kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian.

Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, Rusmala Abdurahman, Kabag Keuangan DPRD Maluku Utara, Erva Pramukawati Konoras. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku Utara, Samsuddin A Kadir.

Berdasarkan data realisasi anggaran sebelumnya total 12 item tunjangan DPRD pada  2020-2024 mencapai Rp187,9 miliar.

Penjabarannya yakni  tunjangan kesejahteraan anggota DPRD, termasuk  tunjangan perumahan mencapai Rp 60 miliar lebih. Tunjangan transportasi  Rp73 miliar lebih. Selain itu tunjangan komunikasi Rp 24 miliar lebih. Sementara, untuk tunjangan lainnya mencapai Rp 20 miliar lebih.

Total anggaran 2020-2024 sebagai berikut:

Tunjangan DPRD Malut tahun 2020 senilai Rp29.379.051.250,00, tunjangan DPRD Malut Tahun 2021  Rp38.972.396.093,00.,

Tunjangan anggota DPRD Malut 2022  Rp38.972.396.093,00, tunjangan DPRD Malut Tahun 2023 senilai Rp39.888.068.048,00 dan tunjangan DPRD Malut tahun 2024 senilai  Rp39.873.770.101,00.