SOFIFI-PM.com, Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut sesalkan terhadap sikap empat pimpinan DPRD Malut, yang sampai saat ini tidak ada agenda rapat bersama untuk membahas masalah virus conora (Covid-19) di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Padahal, Covid-19 sudah menjadi bencana nasional, bahkan di Maluku Utara sudah terinfeksi satu orang yang positif Covid-19. Selain itu, sebagain orang status isolasi diri sandiri, dan sebagian dengan status orang dalam pemantauan dan 5 orang dengan status pasien dalam pengawasan (PDP). Sementara tim medis kita masih kurang, apalagi alat pelindung diri (APD) tim medis juga sangat terbatas sehingga sebagian  menggunakan jas hujan, namun Deprov belum melakukan agenda rapat bersama untuk mencari sulusi bersama.

“Semestinnya DPRD harus duduk bersama untuk kita bicarakan untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang dihadapi tim medis kita dalam menangani wabah Covid-19, namun sampai saat ini unsur pimpinan belum mengagendakan itu. Karena itu, kami sebagai anggota sesalkan,” jelas anggota Deprov Malut Sahril Taher pada wartawan Posko Malut, Rabu (25/3) melalui telepon seluler.

Menurutnya, keterbatasan APD medis di Maluku Utara membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Malut harus menggalang dana. Ini mestinya menjadi perhatian DPRD atas kondisi ini, dengan memanggil pihak eksekutif untuk ambil  langkah bersama dengan menggeser sejumlah item anggaran untuk belanja APD. ”Saya dan beberapa teman anggota DPRD sudah kami sampaikan agar dilakukan rapat bersama untuk bahas masalah Covid-19 di Malut, tapi sampai saat ini pimpinan belum agendakan rapat,” kesalnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Malut itu bersama beberapa anggota DPRD itu mengaku prihatin saat tim medis kita menjemput pasien positif Covid-19 dengan menggunakan APD jas hujan, karena di Jakarta, dokter yang menggunakan APD lengkap saja menjadi korban. Untuk itu, dirinya bersama 9 rekan-rekan anggota Deprov patungan dana untuk sumbang ke tim medis untuk beli APD. “Saya dan teman lain dr. Hariyadi,  Malik Sillia, Rosihan Djafar, H. Djasmin Rainu,  Rosiana Syarif, Erwin Umar, Muhaimin Syarif, Husni Bopeng, berinsiatif membantu dana pengadaan APD dalam penanganan wabah Covid 19 di Malut,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Malut Kuntu Daud saat dikonfirmasi wartawan Posko Malut mengaku, saat ini dilarang melakukan rapat-rapat bersama untuk mengatisipasi penularan virus Conora. ”Agenda-agenda yang melibatkan orang banyak, seperti rapat belum bisa dilakukan,” katanya.

Menurutnya, semestinya Sahril Taher yang juga ketua DPD Partai harus mendesak pada fraksinya di DPRD untuk mendorong masalah ini, apa lagi gerindra fraksi utuh di DPRD dan unsur pimpinan. ”Kan mereka punya frakasi utuh, dan salah satu unsur pimpinan, dorong mereka, apalagi dia (Sahril) ketua partai di Malut, jangan lewat media,” ungkapnya.

Ia menambahkan saat ini, dalam kondisi darurat, Deprov akan tetap mendorong langkah-langkah Pemprov Malut dalam penanganan Covid-19, terutama pada masalah anggaran. ”Saya selaku ketua DPRD, akan setuju kebijakan pemerintah provinsi dalam penanganan Covid-19 di Malut terutama pada anggaran, namun kami tetap mengawasi kinerja mereka,” tegasnya. (iel/red)