SOFIFI-PM.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut harus ikut campur dalam mengatasi ketahanan pangan. Pasalnya, terdapat tiga daerah di Maluku Utara (Malut) yang rawan ketahanan pangan, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore.
Gubernur Abdul Gani Kasuba saat dikonfirmasi terkait dengan masalah itu, meminta kepada seluruh SKPD agar turun ke lapangan untuk melihat secara langsung ke masyarakat, agar mengetahui kondisi yang dirasakan masyarakat kecil. “Jangan cuman diatas kertas, tetapi turun langsung ke lapangan, agar bisa ketahui keresahan masyarakat,” jelasnya.
Ancaman ketahanan pangan di tiga daerah tersebut, disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi. Dia mengatakan, di Malut masih membaik, karena di tiga daerah tersebut juga tidak semuanya rentan rawan pangan tetapi di beberapa kecamatan saja yang berwarna merah di peta pangan.
Lanjut dia, untuk memperbaiki sistem logistik semisalnya membangun jalan dan transportasi, kemudian mengajak masyarakat memproduksikan bahan pangan mereka sendiri, serta diberikan bantuan pupuk dan modal, tetapi harus melibatkan SKPD yang ada karena sangat berkaitan antar satu sama lain.
“Ada 9 intervensi tapi dikelompokan menjadi tiga yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, perawatan pangan. Penakanan saya adalah memberikan modal tapi modal tidak bisa dikembalikan, cuman harus konsisten, semisalnya dia tanam lalu diproduksi dan tanam kembali. Jadi anggaran ini diberikan langsung kepada kelompok tani bukan kepada Dinas,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pangan Provinasi Maluku Utara, Saleh Abdul Gani usai rapat koordinasi dan pendatanganan kerja sama mengaku, daerah rentan rawan pangan terdapat di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Tidore Kepulauan khusunya Kecamatan Oba Utara-Oba Selatan. Dari 3 daerah ini, maka harus diukur indikatornya, jika salah satu indikator adalah pangan berarti pihaknya akan intervensi. Hal ini disebabkan, budaya bertani masyarakat Malut hampir hilang.
“Budaya bertani sekarang tidak sama dengan orang tua kita dulu. Bahkan mereka mendidik kita saja mulai dari anak usia dini, semisalnya mereka memberikan anak makan dengan teratur tidak sama dengan ibu-ibu sekarang, kasi makan anak saja harus main HP,” tuturnya.
Dikatakan, untuk menghilangkan rentan rawan pangan di tiga daerah ini, maka dilakukan penandatanganan secara besama agar bisa sinergi dengan instansi terkait supaya daerah rentang rawan pangan dihilangkan dari peta yang berwarna merah ke warna hijau.
“Hal ini harus didukung dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan sebagainya. Kalau instansi ini tidak bekerja sama pasti saja pihak kami cuman mengatasi di stuntingnya saja,” ungkapnya.
Menurut dia, perekonomian hidup harus ada juga kerja sama antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena Provinsi tidak mempunyai Wilayah yang mempunyai Wilayah adalah Kabupaten/Kota. “Tetapi kita mau melakukan sesuatu tanpa dukungan anggaran, pasti saja percuma, meski begitu, kami dari Dinas Pangan tetap konsentrasi terhadap daerah yang warna merah agar bergeser turun ke warna hijau,” harap. (iel/red)
Tinggalkan Balasan