Wakil Wali Kota Ternate Soroti Belum Optimalnya Data Potensi PAD

poskomalut, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar kembali menyoroti belum optimalnya pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya, pendataan potensi dinilai berdampak pada penetapan target penerimaan daerah.

Wakil wali kota mengungkapkan, sebelumnya ia rutin menerima pembaruan data setiap pekan. Setelah pergantian pucuk pimpinan BP2RD, pembaruan data tidak lagi berjalan.

Nasri juga mengaku sejak pergantian pimpinan, data terakhir belum ia terima. Padahal menurutnya data itu penting sebagai dasar penentuan target PAD.

Menurutnya, sejak diberi mandat untuk mengoordinasikan peningkatan PAD, ia sudah mendorong pembaruan data potensi dengan meminta seluruh OPD melakukan pendataan ulang.

Terobosan itu perlu diambil sebagai dasar penyusunan target PAD tahun anggaran 2026. Namun hingga kini, lanjut Nasri, upaya tersebut belum berjalan maksimal.

“Alasan yang kerap disampaikan OPD, kata Nasri, keterbatasan anggaran untuk melakukan pendataan,” ujarnya kepada awak media di Kantor Wali Kota Ternate, Senin (15/12/2025).

Nasri menilai, pendataan seharusnya dapat dilakukan hingga ke tingkat kelurahan, karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berada di wilayah tersebut.

Seperti halnya pembangunan rumah, kos-kosan, kontrakan, restoran, rumah makan, hingga kafe semuanya berada di kelurahan.

Jila kelurahan melakukan pendataan potensi, maka data itu pasti tersedia, bukan hanya PBB, tetapi juga pajak dan retribusi lainnya.

Ia mengaku telah menyarankan agar pendataan diserahkan kepada kelurahan dengan disertai kewajiban pelaporan dan sanksi jika tidak dijalankan.

Hal yang sama juga berlaku untuk sektor pasar dan retribusi, yang menurutnya masih memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.

Nasri menyatakan bahwa peningkatan PAD menjadi harapan utama Pemerintah Kota Ternate, terutama di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Potensi kota ini sebenarnya besar. Tapi kita tidak bisa menentukan target yang tepat kalau tidak punya data potensi yang valid. Jangan sampai target ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi riil,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, pembenahan pendataan potensi harus menjadi langkah awal sebelum berbicara lebih jauh mengenai kebocoran pendapatan.