Walikota Tikep Hadiri Rakornas Investasi 2020

TERNATE-PM.com, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt.Ali Ibrahim menghadiri acara Rakornas investasi 2020 dengan tema” Investasi Untuk Indonesia Maju”. Dimana peserta rakornas terdiri dari Menteri terkait, Kapolri, Kejagung, Gubernur, Bupati/Walikota serta Sekda Propinsi, Kabupaten/ Kota se-Indonesia, Kepala Dinas PMPTSP Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, SCBD, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dimana dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, juga termasuk DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan terkait DAK untuk DPMPTSP Kabupaten/Kota direspon dan disetujui oleh Presiden.
Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program kegiatan Penanaman Modal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bagi peningkatan perekonomian dan perataan investasi di daerah yang di selenggarakn oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat kalau perputaran uang semakin banyak dan arus modal masuk semakin banyak.
Menurutnya, kecil sekali APBN mempengaruhi PDB ekonomi. Kalau di tambah APBD plus APBN itu akan mempengaruhi 23 persen ekonomi. “Ekonomi kita 77 persen yang menggerakan adalah dunia usaha dan swasta sehingga kita harus mengerti semua itu,”ucapnya.
Lanjut Jokowi, kalau menurut GDP Nominal negara kita di rengking 15 dari seluruh negara di dunia. “Kita sudah berada pada rengking yang sangat baik oleh sebab itu kita sudah masuk di negara-negara Group Of Twenty (G-20), Oleh sebab itu, banyak yang sudah menghitung, banyak yang sudah mengkalkulasi bahwa Indonesia nanti akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonominya di tahun 2045,”katanya.
Jokowi juga Berharap, kalau bisa pertahankan ekonomi seperti sekarang ini terus menerus, apalagi bisa menaikan pertumbuhan Ekonomi di angka 6 atau angka ke 7 itu akan mempercepat tanpa menunggu di tahun 2045.
Jokowi Juga menyampaikan, negara ini melayani investor baik yang kecil maupun yang besar. Menurutnya, Investor yang kecil juga banyak di negara.“Usaha kecil juga investor, jangan dipandang Investor yang asing saja,”ungkapnya.
Dirinya juga perintahkan tahun ini melalui PTS agar melayani izin usaha kecil dengan jumlah 10.000 usaha kecil secara gratis.
Selain itu dihadapan ribuan peserta Rakornas, Jokowi menyampaikan bahwa, mendengar keinginan para kepala PTSP yang ada di daerah-daerah agar diberikan DAK. ” Tadi saya sudah langsung perintahkan ke Menteri Keuangan kalau tahun ini tidak bisa tahun depan DAK akan diberikan ke PTSP,”pintahnya.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., meminta agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memberikan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Hal itu dikatakannya dalam Rakornas Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, SCBD.
“Kemudian kepala daerah mendelegasikan kewenangan perizinanan kepada dinas ini, tapi mereka harus diberikan pada orang yang tepat, orang yang berintegritas, punya kemampuan. Nah mereka mengkordinasikan perizinan investasi di tingkat daerah sehinga cocok atau paralel degan BKPM. Jadi ini kakiknya BKPM, kita mendukung,” kata Mendagri.
Meski belum semua daerah memiliki DPMPTSP, Mendagri terus mendorong pembentukan dinas tersebut, untuk memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat. Utamanya, dengan memberikan pelatihan agar petugas memahami tugas pokok dan fungsinya, serta dapat tetap menjaga integritas.
“Kemendagri mendukung dibentuknya dinas ini di semua daerah, provinsi maupun Kabupaten/Kota sistemnya kita minta connect dengan online single submission (OSS), kami juga memberikan bantuan untuk pelatihan-pelatihan kepada mereka termasuk provinsi agar mereka memahami tugas-tugas mereka. Nah yang paling penting sekali mereka memiliki integritas, jangan sampai penyalahgunaan yang mungkin terjadi di kepala daerah berpindah di kepala dinas ini,” cetusnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk dilaksanakan para kepala daerah, di antaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, kepala daerah diminta untuk menunjuk orang yang tepat dan berintegritas untuk menjalankan DPMPTSP.
Kedua, kepala daerah diminta membuat mekanisme untuk melakukan pengawasan untuk DPMPTSP.
Ketiga, kepala daerah diminta berkomitmen untuk mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan perizinan kepada DPMPTSP.
Keempat, kepala daerah diminta untuk mendukung DPMPTSP, termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mempermudah sistem.
Kelima, membuat pelatihan bagi orang-orang yang dianggap belum berkapabilitas dengan membuat pelatihan-pelatihan agar mereka mampu, memahami, dan mengerti tentang pelayanan publik, terutama mindset pelayanan publik yang pas untuk mendorong perizinan.
Keenam, terkait dengan regulasi, kepala daerah diminta untuk mengecek regulasi yang ada agar jangan sampai menghambat investasi. Tak hanya itu, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mereformasi birokrasi dengan menyederhanakannya.
Sementara Walikota Tidore Capt.Ali Ibrahim melalui Kepala DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan, Yunus Elake mengatakan, BKPM RI akan upayakan pemberian Dana DAK Kabupaten/Kota pada APBN-P 2020, selain itu BKPM RI juga akan memberikan pelatihan teknis investasi tentang pelayaanan perijinan di bidang investasi.
” Ini sangat memberikan motivasi kepada kami Kepala DPMPTSP untuk mampu melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab agar meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan meningkatkan target investasi daerah sesuai potensi dan peluang yang ada,” kata Yunus. (red)