10 Pincam Golkar Lawan Edy Langkara

Wasekjen DPP Golkar, Edi Langkara.

Surati DPP, Minta Cabut Keanggotaan

WEDA-PM.com, Sepuluh pimpinan cabang (Pincam) Partai Golkar Halmahera Tengah (Halteng) akhirnya mengambil sikap terhadap polemik Ketua DPRD Halteng dari Fraksi Golkar (F-Golkar) saat ini.

Sikap 10 Pincam Golkar Halteng tersebut telah dituangkan dalam surat bersama untuk disampaikan ke DPP Golkar di Jakarta dalam waktu dekat. Salah satu poinnya adalah, mereka mendukung sepenuhnya keputusan DPP Golkar tentang penetapan Sakir Ahmad menjadi Ketua DPRD Halteng.

Sikap yang diambil 10 Pincam tersebut setelah 17 anggota DPRD Halteng lebih dulu menyurat DPP Golkar menolak Sakir Ahmad menjadi ketua DPRD Halteng.Tak hanya itu, dalam surat bersama tersebut, memuat juga sejumlah fakta yang dialami Golkar Halteng saat ini, bahwa sejak kemenangan Golkar, bersama partai koalisi di pilkada Halteng 2017 lalu, tidak pernah menikmati hasil kemenangan yang diperjuangkan bersama. Bahkan, janji saat kampanye tidak satupun terrealisasi. 

Bahkan, pada pemilihan gubernur (Pilgub) tahun 2018 lalu Bupati  Edi Langkara selaku kader Golkar, justru mengarahkan Pincam untuk tidak memilih calon gubenur yang diusung Partai Golkar saat itu (Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar, red). Arahan memilih calon lain diluar Golkar ini hingga ke pemilihan legislatif, baik DPR RI, Provinsi dan kabupaten. "Bupati mengarahkan ke caleg-caleg tertentu dengan partai yang berbeda-beda. Hal ini sangat membingungkan kami selaku pimpinan kecamatan untuk melakukan kerja-kerja partai di tingkat kecamatan dan desa," ungkap Ketua Pincam Patani, Dahlan Djafar, yang diamini Plt Pincam Patani Timur Muh. Wahyu dan Pincam Weda Kasim Usman.

Menurut Dahlan, dalam surat yang ditandatangani bersama tersebut dijelaskan juga bahwa, dengan kekuasan, juga sebagai jabatan Wasekjen DPP Golkar, Edi Langkara melakukan langkah yang justru merugikan Golkar Halteng. 

“Ada beberapa Pincam pernah dikumpulkan dengan tujuan memecat Sakir Ahmad dari ketua DPD II Golkar saat melaksanakan ibadah haji. Padahal, semua orang tahu perjuangan Sakir untuk menangkan Edi Langkara sebagai bupati luar biasa. Edi Langkara juga dinilai cenderung memberikan pernyataan serta arahan yang bertentangan dengan kepentingan Partai Golkar di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten,” katanya. "Kami juga masih ingat bahwa pada saat kampanye, Edi Langkara juga menyatakan jika dia terpilih menjadi bupati, maka Ketua DPD II Partai Golkar harus menjadi ketua DPRD. Namun kenyataannya, setelah dilantik menjadi bupati, Edi justru mengambil langkah-langkah untuk menjegal Ketua DPD II Partai Golkar Halteng, dengan tujuan agar keponakannya Fahris Abdullah yang harus menjadi ketua DPRD Halteng," ujarnya sebagaimana isi surat tersebut.

Menurut Dahlan, penekanan ke pimpinan DPRD untuk tidak memproses rekomendasi DPP agar melantik Sakir Ahmad sebagai ketua DPRD Halteng lantaran keinginannya yang tidak terpenuhi. "Untuk itulah sampai memasuki 8 bulan sejak surat rekomendasi itu dikeluarkan, pimpinan DPRD dari Partai Golkar belum juga dilantik," tulis pincam lagi.

Selain itu, pada saat menjelang Musda DPD I Golkar Malut, pincam juga dimintai pendapat tentang siapa yang layak jadi ketua DPD. “Saat itu dukungan kami Pincam ke Alien Mus. Kondisi ini juga yang melatarbelakangi ditekannya pimpinan dan anggota DPRD membuat surat penolakan ke DPP.  Menurut para pincam, jabatan Wasekjen itulah yang membuat menentang keputusan ketua umum yang telah merekomendasikan Sakir Ahmad sebagai ketua DPRD, “ sebutnya lagi.

Dia mengatakan, selaku unjuk tombak perjuangan Partai Golkar di tingkat kecamatan dan desa, mereka menyatakan sikap meminta ketum DPP Golkar mengevaluasi Edi Langkara dan dikeluarkan dari kepengurusan DPP. Sebab, kehadirannya hanya membuat perpecahan dan ketidakstabilan organisasi. Selain itu, dia meminta DPP memberikan sanksi tegas atau mencabut keanggotaan beberapa anggota dan fraksi Partai Golkar yang secara terang-terangan menyatakan sikap menolak keputusan ketua umum DPP Partai Golkar.

“Kami tidak sependapat dengan apa yang dilakukan DPRD saat ini. Ini sebuah pembohongan publik yang mereka lakukan. Apalagi DPRD adalah diluar Partai Golkar," pungkasnya. (msj/red)

Komentar

Loading...