2019, Orang Miskin dan Pengangguran di Malut Meningkat
Ekonomi Melambat, IPM 68,70 Point
SOFIFI-PM.com, Jumlah pengangguran dan orang miskin di Maluku Utara (Malut) selama tahun 2019 mengalami peningkatan.
Sesuai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2019, yang disampaikan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) pada paripurna yang digelar di DPRD Provinsi (Deprov) Malut, Selasa (28/4) kemarin, angka kemiskinan dari 6,44 persen bertambah menjadi 6,77 persen. Sementara, angka pengangguran juga mengalami kenaikan dari 4,77 persen menjadi 4,97 persen.
"Angka kemiskinan meningkat di tahun 2019 dipengaruhi oleh nilai tukar petani, sub sektor perkebunan rakyat serta gempa bumi di Halmahera Selatan (Halsel) menyebabkan 44.063 jiwa mengungsi dan 2.900 rumah rusak,” ungkap Gubernur AGK saat menyampaikan LKPj tahun 2019 pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, didampingi wakil Ketua Wahda Z Imam dan Rahmi Husen kemarin (28/4).
Lanjut AGK, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malut tahun 2019 meningkat, dari 67,76 menjadi 68,70 point. Kenaikan terjadi pada semua komponen yang menggambarkan membaiknya kesehatan, pendidikan dan peningkatan tingkat pengeluaran masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,8 persen mengalami perlambatan pada posisi 6,1 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi pada lapangan usaha Industri Pengolahan, seiring dengan fokus perusahaan tambang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan smelter. “Untuk inflasi Malut tahun 2019, kita berhasil menekan hingga pada angka 2,02 persen dari target 3 persen,” katanya.
Lebih jauh, gubernur dua periode ini mengungkapkan tahun 2019, realiasi Pendapatan Daerah Provinsi Malut sebesar Rp. 2,688 Triliun lebih atau mencapai 97.90 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,745 triliun lebih. ”Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terealisasi sebesar Rp 433,44 miliar lebih, atau 99.90 persen dari target sebesar Rp433,87 milyar lebih,” bebernya.
Menurutnya, secara umum target belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2,823 triliun lebih dan yang terealisasi sebesar Rp 2,662 triliun lebih atau 94,31 persen. ”Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,189 triliun lebih terealisasi Rp 1,142 Triliun atau 96,11 persen. Target Belanja Langsung Rp 1,634 triliun lebih terealisasi Rp 1,519 triliun atau 93,01 persen,” ungkapnya.
Dia mengatakan, realisasi belanja berdasarkan perangkat daerah paling rendah pada angka 79,00 persen dan yang tertinggi sebesar 117,69 persen atau rata-rata realisasi oleh setiap Perangkat Daerah pengelola anggaran, baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar 91,03 persen.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Malut, Wahda Z. Imam saat ditemui usai paripurna menjelaskan, setelah gubernur menyampaikan LKPj, DPRD akan memberikan tanggapan atas penyampaian LKPJ tersebut. Namun tanggapan itu kata dia, akan dibahas terlebih dahulu bersama eksekutif dalam rangka melihat keabsahan LKPJ tersebut. “Apakah telah sesuai ketentuan perundang-undangan atau belum,” ucapnya.
Poinya kata Wahda, Gubernur sudah melaksanakan kewajibanya menyampaikan LKPJ kepada DPRD. “Secara rinci ada pada dokumen LKPJ, tetapi setelah itu DPRD bersama eksekutif melakukan pembahasan terhadap materi-materi yang termuat,” jelasnya.
Menurutnya, Poin-poin penting dalam LKPJ tersebut adalah presentase capaian pembangunan sebagaimana dilaporkan sudah mencapai 97 persen baik penerimaan maupun belanja. “Itu sudah 97 persen yang telah disampaikan oleh Gubernur. Tapi kajian secara mendalamnya nanti akan DPRD atau Banggar akan melakukan kajian lagi bersama eksekutif atau TAPD untuk mengsinkronkan semuanya dari RKPJ, RPJMD, maupun KUA dan PPAS tahun 2019,” ujarnya seraya menambahkan, malam ini (tadi malam, red) DPRD menggelar rapat untuk menyesuaikan agenda-agenda, karena ini adalah kegiatan yang tetap kita mempertimbangkan aspek protokoler kesehatan yang semuanya serba darurat dan hati-hati nanti akan kita bahas,” pungkasnya.
Amatan Koran ini, seluruh anggota Deprov Malut, Gubernur AGK dan jajarannya, beserta staf yang mengikuti sidang paripurna menggunakan masker. Ini karena, paripurna yang digelar ini, ditengah wabah coronavirus (Covid-19). (iel/red)
Komentar