poskomalut.com
baner header

90 Kepsek di Kota Ternate Terancam Kembalikan Uang Profesi

TERNATE-PM.com, Sembilan puluh Kepala Sekolah yang dilantik Walikota Ternate, Burhan Abdurahman pertengahan 2018 lalu siap-siap mengembalikan tunjangan profesi ke Negara. Pasalnya, mereka yang dilantik orang nomor satu di Pemkot Ternate itu belum memiliki Nilai Unik Kepala Sekolah (NUKS). Ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Alasan pertentangan aturan tersebut karena Kepsek yang dilantik belum memiliki NUKS. Hal ini membuat Dinas Pendidikan setempat harus putar otak dan mengusulkan di RAPBD tahun 2020, agar 90 kepala sekolah tersebut dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan NUKS. Hal ini terkuak, Sabtu (17/11/2019) kemarin, saat pembahasan RAPBD bersama Badan Anggaran (Banggar).

Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 diterbitkan pada bulan Juli. menjelaskan sebelum diangkat sebagai Kepsek, mereka terlebih dahulu memiliki NUKS. Karena itu jika Kepala sekolah tidak memiliki NUKS, maka tunjangan profesi harus dikembalikan ke negara.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad saat di konfirmasi, Selasa (19/11/2019) menuturkan, adanya edaran Menteri pendidikan nasional  serta  Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018, tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah bisa berdampak terhadap tunjangan profesi Kepsek tidak dicairkan. “Sekarang kita harus bikin sebelum ujian kepala sekolah untuk NUKS, harus buat Calon kepala sekolah (Cakep) jadi tidak langsung mendapatkan NUKS. Jadi yang sudah dilantikan harus diikutkan agar mendapatkan NUKS dan untuk membuat pengkaderan kita harus buat cakep,” ujarnya.

Dikatakan, sebelumnya kepala sekolah yang ikut ujian kepala sekolah untuk mendapatkan NUKS secara pribadi tidak dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Mestinya kepala sekolah yang ikut harus  pra terlebih dahulu di Dinas pendidikan sehingga bisa diketahui perilaku masing-masing calon kepsek. Ibrahim menyebut, yang diususlkan dalam RAPBD tahun 2020 untuk pelatihan kepala sekolah sebesar Rp.2 89 juta.  “Kita prediksikan 90 orang kepala sekolah yang ikut ujian kepala sekolah mendapatkan NUKS  dan yang sudah menjabat kepala sekolah terus ditambah Cakep tapi saya tidak hafal jumlahnya. Itu untuk SD,SMP,TK dan PAUD,” jelasnya.

Meski begitu, anggaran tersebut dianggap kecil sehingga nantinya ada skenario, karena jika dibuat untuk 30 Kepala sekolah, ternyata yang mendaftar juga dari Cakep 50 guru maka  akan dilakukan supsidi silang dari peserta yang bersangkutan. Karena memang sudah ada edaran tidak boleh diikutkan secara mandiri, makanya Dinas diperintahkan harus anggarkan di APBD. (BeB/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: