poskomalut.com
baner header

KATAM; Pemprov Malut Harus Tolak AMDAL PT. TBP

TERNATE-PM.com, Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menolak Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pembuangan limbah ke laut oleh PT Trimegah Bangun Persada (PT.TBP).

“Pemerintah Maluku Utara tidak bisa menutup mata, apalagi gelap mata. Pemerintah harus secara tegas dan lugas menolak,” Demikian ditegaskan Kordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim dalam releasenya pada poskomalut.com, Kamis (11/6/2020).

Hal yang mendasari penolakan ini diantaranya, pertama; laut bagi masyarakat Maluku Utara adalah salah satu wahana stretegis bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang perikanan. Persetujuan dokumen AMDAL ini berarti pemerintah telah ikut serta menghancurkan masa depan laut di Maluku Utara.

Kedua, limbah hasil pengolahan nikel (slag) masih dalam kategori limbah B3, artinya sangat berbahaya secara kuantitas bagi keberlangsungan biota laut. Perlu untuk Diketahui, pengalaman telah menunjukan pabrik pencucian asam tekanan tinggi akan mengekstraksi ribuan ton nikel dan kobalt dari bijih, meninggalkan jutaan ton limbah. “Kami bisa memprediksi bahwa akan ada kurang lebih 80 juta ton limbah yang nanti akan dibuang didalam laut setiap tahunya. Jika AMDAL ini nantinya disetujui. Bisa kita bayangkan bagaimana laut Maluku Utara ke depan,”tandasnya.

Disamping itu, ada tujuh perusahan tambang yang telah siap mengoperasikan pabrik pengolahanya. Artinya, jika satu perusahan diberi izin untuk membuang limbah ke laut, sudah otomatis yang lain pasti mengikuti. Karena lebih ekonomis dari sisi pembiyayaan.  Hal ini yang patut dipikirkan oleh semua stakeholder, khususnya pemerintah daerah. (red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: